Ketua dan anggota Bawaslu Karimun saat berkunjung ke kantor Batam Pos Perwakilan Karimun, Jumat (25/8). F. Riadi untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Tingginya jumlah pemilih pemula yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikhawatirkan menjadi persoalan saat pelaksanaan pemilihan legisltif dan pemilihan presiden mendatang. Surat cadangan sebanyak dua persen dinilai tidak akan mampu memenuhi tambahan jumlah pemilih.

Iklan

Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melalui program perekaman kartu identitas tercatat sebanyak 3.198 pemilih pemula. Jumlah tersebut di luar 157.079 DPT yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun. ”Jelas kuota 2 persen surat suara cadangan dari DPT tidak mampu mengakomodir seluruh pemilih pemula. Kita hitung jumlah 2 persen dari total DPT sebanyak 157.079 hanya 3.141 surat suara.

Sementara jumlah pemilih pemula mencapai 3.198 jiwa. Jelas masih kekurangan sekitar 57 surat suara cadangan, perbedaan ini yang kita khawatirkan menjadi masalah,” ungkap anggota Bawaslu Karimun, Tiuridah saat berkunjung ke kantor Batam Pos Perwakilan Karimun, Jumat (24/8).

Persoalan lainnya, sambung Tiuridah, hak pilih warga yang hanya mengantongi KTP tetapi tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun DPT. Hal ini tercermin dari hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada pesta demokrasi sebelumnya.

”Dari pemilih pemula saja sudah tidak mencukupi, apalagi ditambah warga yang tidak terdaftar di DPT namun memiliki hak pilih yang sah, jelas akan bertambah masalahnya. Kita tahu semua masyarakat yang sudah memiliki hak pilih berhak menggunakan hak suaranya, dan itu diatur dalam aturan yang jelas,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat menambahkan, permasalahan pemilih pemula sebenarnya bisa diatasi jika partai politik maupun masing-masing figur calon legislatif ikut peduli.

Terutama dalam mengecek nama-nama yang terdaftar pada DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT. Mengingat DPT merupakan bagian terpenting dalam pesta demokrasi, ter-khusus untuk mengetahui jumlah suara yang bisa diraih suatu parpol.

”Makanya, kami dari Bawaslu sebenarnya sangat mengharapkan parpol ikut membantu menyukseskan pesta demokrasi dengan mengajak masya-rakat yang mempunyai hak pilih untuk mengecek namanya dalam DPS. Apabila DPS sudah ditetapkan menjadi DPT, maka perubahan setelahnya tidak bisa diubah untuk pemilih yang tidak terdaftar tetapi merupakan konstituen masing-masing parpol maupun caleg,” tutur Nurhidayat.

Sementara DPT perubahan yang berlangsung sesungguhnya adalah untuk pemilih yang pindah domilisi, dan tercatat dalam DPS dan DPT. Meskipun pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di kelurahan atau kecamatan lain.

”DPT perubahan itu misalnya warga yang sudah terdaftar di DPT akan menggunakan hak suaranya di TPS atau di kelurahan bahkan kecamatan lain yang masih satu kabupaten. Artinya, bukan menambah warga yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar di DPT, ini yang harus di ingat,” tegas Nurhidayat.

Selain itu, Bawaslu juga mewanti-wanti potensi membeludakan jumlah pemilih pada Pileg dan Pilpres 2019. Mengingat jumlah DPT yang ditetapkan turun signifikan dari jumlah DPT pada 2014/2015 lalu. DPT pada 2014 mencapai 173.901 pemilih. Sementara untuk pileg dan pilpres 2019, jumlahnya menurun menjadi 157.079 pemilih.

”Terjadi penurunan sebesar 16.822 pemilih. Ini juga menjadi salah satu tingkat kerawanan yang kita prediksi akan terjadi membeludaknya, nantinya,” tegas Nurhidayat diamini M Fadli, anggota Bawaslu Karimun. (enl)