batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna dan 13 partai politik yang ikut Pemilu di Natuna menyarankan kepada KPU agar dapat mengantisipasi lonjakan penduduk di tahun ini.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Natuna, Ilham Kauli mengingatkan KPU bahwa lonjakan penduduk di Natuna tahun ini cukup signifikan. Kenaikan jumlah ini diperkirakan akan berlanjut sampai 2019 mendatang.
”Saat ini berdasarkan infomasi dan data yang berhasil kami himpun, ada sekitar 1.500 orang wajib KTP yang belum selesai merekam dan mencetak KTP. Saya rasa ini juga harus jadi pertimbangan KPU, karena setiap hari ada saja yang membuat KTP,” kata Ilham, Jumat (24/8).
Selain itu, tahun ini dan bahkan tahun depan terdapat kencendrungan pertumbuhan penduduk yang lebih signifikan lagi dan berkemungkinan bisa melebihi jumlah pertumbuhan tahun berjalan.
Hal ini bisa diprediksi berdasarkan rencana pemerintah yang akan mendrop 6.000 nelayan luar daerah dan penambahan jumlah personel militer di Natuna. ”Tahun depan bisa jadi lebih tinggi lagi kenaikannya,” sambung Ilham.
Dengan begitu ia menyaran-kan kepada KPU agar dapat membuat langkah antisipasi agar semua warga negara dapat menggunakan hak pilih pada pesta demokrasi mendatang.
”Saya rasa petugas berwenang harus dapat memastikan dan menjamin setiap warga negara dapat menyalurkan hak politiknya pada Pemilu yang akan datang,” ujarnya.
Sementara Kepala Kesbangpol Pemkab Natuna, Mukhtar Ahmad mengaku, siap membantu memfasilitasi KPU jika hendak berkoordinasi dengan instansi-instansi lain seperti TNI, Polri, Kementerian Perikanan dan Keluatan (KKP) dan lain sebagainya.
”Bila perlu nanti kita sama-sama berkoordinasi dengan instansi terkait. Kami siap memfasilitasi,” kata Mukhtar menambahkan.
Ketua KPU Natuna, Junaedi Abdillah mengaku, pihaknya telah berencana untuk berkoordinas dengan TNI AD dalam hal ini Batalyon Komposit Natuna dan TNI AL serta instansi lainnya untuk mengkonfirmasi jumlah warga sipil yang berhak memilih di lingkungan mereka.
”Kami akan segera mendata ke sana dan mudahan-mudahan kami dapat memasukkan mereka ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) nanti,” ujarnya.(arn)