batampos.co.id – Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran Rp 200 juta untuk pemeliharaan Jalan Selayang Pandang yang kondisinya sudah rusak dan rawan ambruk. Badan jalan tersebut retak sehingga harus dibongkar.
”Kondisinya memang sudah parah, besi tikar yang ada di lantai jalan itu sudah keropos sehingga harus diganti dan dilakukan pengecoran lantai. Kalau tiangnya masih kuat, dan tak perlu diganti,” kata Khairul Anwar, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Anambas, Jumat (24/8).
Langkah tersebut diakuinya untuk menjawab keluhan masyarakat, dimana kerusakan jembatan ini sangat berdampak bagi perputaran ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah. Khairul menargetkan perbaikan Jalan Selayang Pandang yang sudah dimulai sejak pertengahan Agustus, rampung dalam 3 bulan.
Menurutnya selama perbaikan tidak akan mengganggu pengguna jalan khususnya kendaraan roda dua. Karena sudah dibuatkan jalan alternatif di sisi jalan tersebut yang bisa dilewati sepeda motor. Namun belum bisa dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
”Kita sudah minta kepada pemenang tender agar menyediakan jembatan darurat, agar selama perbaikan tidak mengganggu lalu lintas. Kecuali ketika pengecoran lantai, jalan harus ditutup hingga menunggu lantai kering,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Kepulauan Anambas dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah sepakat untuk membangun Jalan Selayang Pandang menggunakan dana sharing. Untuk menghemat biaya, lebar Jalan Selayang Pandang terpaksa diubah dari 10 meter menjadi 6 meter.
”Kami sudah koordinasi dengan Pemprov Kepri, dan sudah ada kesepakatan tahun 2019 pembangunan Jalan Selayang Pandang dibuat permanen,” jelasnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Balitbangpeda Kabupaten Kepulauan Anambas Adies Saputra menjelaskan pembangunan Jalan Selayang Pandang, Tarempa menjadi dua jalur akan dikeroyok dengan pemerintah provinsi. Realisasinya pada 2019 mendatang. Porsinya, 70 per-sen anggaran dari Pempr Kepri dan 30 persen dari Pemkab Anambas.
Menurutnya, usulan pembangunan jembatan ini sudah lama, tapi bupati ingin dibangun keseluruhan oleh Pemprov Kepri, tapi pihak pemprov tidak menyanggupi. ”Karena daerah dan provinsi sama-sama menga-lami keterbatasan anggaran, maka sekarang kami coba usulkan sharing dana,” ungkap Adies, Senin (13/8). (sya)