batampos.co.id – Dinas Kesehatan Tanjungpinang mencatat tingkat partisipasi pada program vaksinasi campak dan rubella di Tanjungpinang sudah mencapai 40,99 persen. Raihan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pelaksanaan vaksinasi di kabupaten/kota lain.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Lingga dengan persentase mencapai 27,43 persen, disusul kabupaten Kepulauan Anambas dengan 26,05 persen, Kota Batam, 24,98 persen, Kabupaten Bintan 17,95 persen, Kabupaten Karimun 15,35 persen, dan yang paling bontot adalah Kabupaten Natuna hanya 9,4 persen.
Kendati raihan persentase partisipasi di Tanjungpinang paling tinggi, Kepala Dinkes Tanjungpinang, Rustam mengaku masih perlu kerja keras bersama agar bisa sampai tembus 100 persen alias 56.031 anak. ”Jika orangtua memberikan dukungan secara maksimal, target imunisasi bisa dicapai,” kata Rustam, kemarin.
Menurut Rustam, peran orangtua yang ikut aktif mendukung pelaksanaan vaknisasi campak dan rubella ini menjadi penting.
Terlebih ketika sebelumnya penolakan terjadi lantaran vaksin ini belum mendapat sertifikasi dari MUI. Namun, setelah dikeluarkan fatwa yang menyebutkan vaksinasi boleh dilakukan, Rustam menilai inilah momentumnya.
”Karena bagaimana pun faktor pencegahan penyakit ini yang penting dan ingin ditekankan oleh pemerintah, maka targetnya harus bisa 100 persen,” kata Rustam.
Rustam menjelaskan, sejak tahun 1982, Indonesia sudah melaksanakan pemberian imunisasi campak secara rutin untuk anak usia sembilan bulan. Dalam kurun waktu tiga dasawarsa program imunisasi rutin campak ini berjalan, cakupan yang dicapai secara nasional sudah cukup tinggi namun tidak merata di seluruh wilayah sehingga menyisakan daerah kantong yang berpotensi terjadi kejadian luar biasa.
Di sisi lain, dengan mempertimbangkan situasi beban penyakit Rubella dan CRS di Indonesia, maka dilaksanakan introduksi (pengenalan) vaksin Rubella ke dalam program imunisasi rutin.
Vaksin Rubella dikemas dalam bentuk kombinasi dengan vaksin Campak menjadi vaksin Measles Rubella (MR) dan mulai digunakan pada tahun 2017 lalu di enam provinsi (Pulau Jawa), dan saat ini mulai digunakan di 28 provinsi lainnya (luar Pulau Jawa).
”Mencegah itu tetap lebih baik daripada mengobati. Karena itu, perlu dukungan dan kesadaran orang tua untuk tumbuh kembang si buah hati,” pungkas Rustam. (aya)