batampos.co.id – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri melakukan sinkronisasi program dunia usaha dengan Forum CSR Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepri di Tanjungbalai Karimun, Senin (27/8). Dalam kegiatan itu diketahui Kabupaten Karimun gagal mendapatkan bantuan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari pemerintah pusat karena tidak ada rekomendasi dari bupati.
Kepala Dinsos Provinsi Kepri Doli Boniara mengungkapkan, sinkronisasi program CSR Kesejahteraan Sosial bertujuan menggalang bantuan komunitas adat terpencil melalui program CSR dari perusahaan yang beroperasi di Kepri.
”Apabila bantuan dari pusat maupun daerah tidak didapat, solusinya bisa melalui Forum CSR Kesejahteraan Sosial. Untuk itu khusus di Kabupaten Karimun agar segera dibentuk Forum CSR Kesejahteraan Sosial,’’ jelasnya.
Ia mencontohkan beberapa waktu lalu Dinsos Kepri dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) melakukan pemetaan kondisi dan perkembangan KAT Suku Laut maupun suku asli yang ada di Kepri. Dari hasil pemetaan tersebut, ada dua lokasi yang direkomendasikan untuk dijadikan lokasi pemberdayaan KAT bagi Suku Laut atau suku asli di Kepri. Yakni di Desa Sungai Asam, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun dan Desa Linau, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga.
’’Kita sudah direkomendasikan ke Kemensos RI untuk Kabupaten Lingga ada 23 KK dan Kabupaten Karimun 20 KK. Namun yang berhasil dapat bantuan hanya Kabupaten Lingga, sedangkan Kabupaten Karimun tidak dapat dikarenakan tidak ada rekomendasi dari Bupati Karimun,’’ terangnya.
Dengan terbentuknya Forum CSR Kesejahteraan Sosial, nantinya bisa membantu untuk menyejahterakan KAT yang ada di Kabupaten Karimun seperti pembuatan rumah layak huni dengan daya dukung MCK dan penampungan air bersih. Bantuan peralatan kerja, fasilitas dan tenaga pendidikan, bantuan listrik dan air bersih, pembinaan kreativitas, pembinaan kesehatan individu, keluarga dan lingkungan dan lainnya.
’’Kalau di Kepri, Forum CSR Kesejahteraan Sosial baru terbentuk di Kabupaten Lingga,” kata Doli.
Sementara itu Ketua Forusm CSR Kesejahteraan Sosial Lukito Wisnu Putro mengatakan, pihaknya siap membantu dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat suku asli. Asalkan, data suku asli tersebut lengkap bisa dibantu terutama untuk kesehatan.
’’Yang jelas, kita siap membantu masyarakat suku asli atau KAT. Bahkan, bisa datang-kan rumah sakit terapung secara gratis bisa operasi lang-sung,’’ ungkapnya. (tri)