batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan rasionalisasi belum menutupi lubang defisit APBD Kepri 2018. Solusinya mau tak mau tunda bayar pada 2019 mendatang. Sedangkan proyek-proyek strategis yang masuk prioritas utama tetap dilaksanakan.
”Lewat rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hari ini (kemarin, red). Kita sudah berkomitmen untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik strategis,” ujar Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Senin (27/8) di Pelantar I, Tanjungpinang.
Mantan Bupati Karimun tersebut menegaskan, dirinya sudah meminta masing-masing Kepala OPD untuk bijak dalam penggunaan anggaran. Disebutkannya juga, progres fisik untuk pelaksanaan APBD 2018 sudah mendekati mencapai 80 persen. Sedangkan realisasi anggaran adalah mencapai 50 persen.
”Situasi defisit ini bukan saja dialami oleh Kepri. Tetapi hampir semua daerah di Indonesia mengalami persoalan yang sama,” tegas Nurdin.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri Naharuddin mengatakan setelah TAPD Pemprov Kepri mempelajari dokumen lelang kegiatan di 2018, ternyata sudah banyak kegiatan yang berjalan. Adapun perhitungan sementara, defisit yang tidak bisa di-handle lewat APBD 2018 ini kurang lebih Rp 346 miliar.
”Karena kegiatan yang sudah kontrak harus tetap berjalan. Sedangkan untuk kegiatan yang terlaksana di triwulan III dan IV masuk dalam daftar tunda bayar,” ujar Naharuddin.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kepri tersebut mengakui, tidak dipungkiri olehnya, kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana sebagiannya merupakan pokok-pokok pikiran dari dewan atau aspirasi masyarakat. Menurut Nahar, tunda bayar adalah jalan tengah. Sehingga tidak menimbulkan ingkar janji antara Pemprov Kepri dengan kontraktor.
”Berbicara soal pendapatan daerah memang terjadi peningkatan lebih kurang Rp 50 miliar. Tetapi jumlah tersebut tidak bisa untuk menutupi defisit yang terjadi,” jelas Naharuddin.
Terpisah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Tanjungpinang, Endri Sanopaka menilai tahun politik sekarang ini berpotensi menambah lebarnya defisit APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018. Ia sangat menyayangkan, Pemprov Kepri tidak bisa menghindari tunda bayar. Karena hal itu akan menggerus APBD murni 2019 mendatang.
”Beberapa tahun berjalan ini, kita tidak melihat ada kerja keras dari Pemprov Kepri untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir setiap tahun anggaran terjadi tunda bayar. Hal itu tentunya sangat disayangkan,” ujar Endri Sanopaka.(jpg)