batampos.co.id – Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar rapat realisasi anggaran dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batam, Selasa (28/8). Dalam rapat itu, komisi IV menemukan adanya perubahan anggaran sebesar Rp 6 miliar di dinas tersebut.
“Mereka ( Disnaker-red) bilang ini setelah dirasionalisasi. Dan kita tak tahu kapan rasionaliasi dilakukan. Sebab setahu kami, rasionaliasi bisa dilakukan setelah adanya pembahasan APBD perubahan,” ujar Djoko Mulyono, Ketua Komisi IV DPRD Batam.
Bahkan tidak disitu saja, lanjut dia, disnaker berencana akan merasionaliasi kembali anggaran mereka sebesar Rp 2 miliar. Rapat dengar pendapat akhirnya ditunda, setelah ketua komisi IV meminta disnaker menyajikan data anggaran sesuai APBB murni.
“APBD perubahan saja belum dibahas. Kalau mau rasionaliasasi nanti dong, jangan sekarang laporkan kepada kami,” tegas Djoko.
Bekurangnya anggaran disnaker, diakuinya, karena ada beberapa alasan dari disnaker. Misalnya perubahan kegiatan pemrakarsa Balai Latihan Kerja (BLK), honor pegawai disnaker serta biaya kantor. Djoko melihat defisit anggaran, yang selalu menjadi alasan rasionaliasi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mengingat sampai saat ini, belum dilakukan perubahan anggaran.
“Selagi belum ada pembahasan dan sesuai anggaran awal di APBD murni. Kita tak akan bahas,” bebernya.
Bukan hanya itu saja, ada perbedaan data yang disajikan. Termasuk belanja langsung dan tidak langsung yang tak dicantumkan.
“Saya meminta belanja yang tidak langsung, dalam hal ini gaji pegawai dimasukkan semuanya sesuai yang diajukan di awal. Sehingga tetap sama, jangan di pisah. Kita juga tidak menerima mereka rasionaliasi sendiri anggarannya,” jelasnya. (rng)