batampos.co.id – Tawaran utang baru kembali masuk ke Indonesia. Kali ini datang dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (30/8).

Delegasi Presiden AIIB Jin Liqun diterima di ruang kerja Presiden, Kamis pagi. Di situ, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Ditemui setelah pertemuan, Basuki mengatakan, dalam kesempatan tersebut AIIB menyampaikan komitmennya untuk membantu pembangunan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur. Ada empat sektor yang menjadi fokus AIIB, yakni infrastruktur pariwisata, pelabuhan, bandara, dan hydro power.

Terkait besaran utang yang ditawarkan, Basuki menyebut nominalnya cukup besar. Hingga akhir tahun ini, slot utang yang disediakan AIIB untuk Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 14,5 triliun.

“Kalau ada, nah (mereka) komitmen menunggu kita,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin.

Basuki menambahkan, untuk bisa mengakses fasilitas utang yang diajukan AIIB, pemerintah akan menyodorkan proposal proyek apa saja yang ingin didanai. Nantinya, pihak AIIB yang akan menyeleksi dan menentukan proyek apa saja yang memenuhi kriteria untuk didanai dengan tenor sekitar 40 tahun.

Untuk Kementerian PUPR sendiri, lanjut Basuki, sudah ada beberapa proyek yang akan diajukan. Di antaranya pembangunan jalan nasional Kalimantan Tengah, pembangunan jembatan panjang di beberapa daerah, hingga fasilitas water supply Waduk Jatigede.

Saat ini, jajarannya tengah menyiapkan proposalnya. Semua proyek tersebut, dijadwalkan untuk dikerjakan pada tahun 2019. “Kalau efektif (pembangunan) kan 2019, tapi slot (utang)-nya kan akhir tahun ini,” kata dia.

Ditanya soal alasan pemerintah tertarik dengan skema hutang yang diajukan AIIB, menteri asal Jawa Tengah itu enggan berkomentar. Menurutnya, itu tugas Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian. Sementara pihaknya hanyalah eksekutor. “Makanya tanya menkeu. Menkeu yang lebih berhak,” tuturnya.

Sementara itu, dalam pertemuan itu, AIIB juga menyampaikan terkait rencana mereka membuka skema pendanaan di luar APBN. Yakni terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh swasta murni.

“Dia bilang, AIIB tidak hanya menambah utang publik tapi to promote lending to private sector,” katanya.

Untuk diketahui, AIIB merupakan lembaga keuangan multilateral baru yang dipelopori oleh Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki saham. Fokus utamanya adalah menyediakan dana untuk proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut skema pembiayaan yang dilakukan AIIB memiliki bunga yang lebih rendah dari bank konvensional. Sehingga diharapkan tidak terlalu membebani keuangan negara.


Tembus Rp 14.771/USD

Tekanan ke mata uang rupiah tak kunjung reda. Merujuk data Reuters, Kamis (30/8), kurs rupiah bergerak ke level Rp 14.771 per dolar AS (USD). Sementara itu, berdasar kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah berada di harga Rp 14.655 per USD. Rupiah melemah 8,22 persen sejak awal Januari 2018.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Nanang Hendarsah, mengatakan tekanan terhadap rupiah dipicu revisi data produk domestik bruto (PDB) AS pada kuartal II yang membaik menjadi 4,2 persen. Selain itu, langkah Bank Sentral Tiongkok (PboC) memperlemah mata uang yuan di tengah negosiasi sengketa dagang dengan AS. Hal itu menjadi sentimen pemberat bagi rupiah untuk bangkit.

Mata uang negara-negara yang tengah menghadapi masalah ekonomi seperti peso Argentina dan lira Turki juga kembali melemah. Hal itu menyeret mata uang emerging markets lainnya sehingga kembali terkoreksi. ’’Sejalan dengan pelemahan mata uang regional seperti ringgit Malaysia, rupee India, renminbi Tiongkok, rupiah juga melemah. Dari domestik, pelemahan rupiah dipicu pembelian valas oleh korporasi untuk impor,’’ ujar Nanang.

Sentimen perang dagang serta devaluasi mata uang Tiongkok memang bukan kali pertama ini memengaruhi pasar keuangan global. Tiongkok telah melakukan devaluasi beberapa kali tahun ini untuk menghadapi perang dagang dengan AS. Di sisi lain, perang dagang tidak hanya dialami AS dengan Tiongkok. AS yang kini berusaha menurunkan defisit neraca perdagangan telah menaikkan tarif bea masuk barang impor dari Tiongkok dan Turki. Hal itu tak semata-mata disebabkan faktor ekonomi. Namun juga diwarnai faktor politik.

Melihat rupiah yang loyo, BI pun langsung mengintervensi pasar valuta asing (valas) dan ikut membeli surat berharga negara (SBN). Selain untuk menjaga market confidence, hal itu dilakukan untuk memastikan pelemahan rupiah tidak cepat dan tajam. Secara year to date (YTD), pembelian SBN oleh BI mencapai Rp 79,23 triliun. Angka tersebut terdiri atas pembelian SBN di pasar primer Rp 57,23 triliun plus pembelian di pasar sekunder Rp 22,18 triliun.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Anton Gunawan, menyatakan ekonomi AS bergerak melampaui forecast konsensus-konsensus analis. ’’Kalau dilihat, janji-janji Presiden AS Donald Trump telah ditepati semua tahun ini. Tidak ada yang menyangka ekonomi AS membaik secepat ini,’’ ujarnya. Ke depan, masalah perang dagang masih menjadi pengaruh besar bagi pasar keuangan global, terutama di emerging markets.

Belum lagi, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed menguat setelah data ekonomi AS membaik. Anton memprediksi ruang kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate (BI-7DRRR) masih terbuka sampai tahun depan. Tahun ini saja, BI telah menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin ke level 5,50 persen. ’’Tahun depan bisa jadi naik lagi 100 basis poin,’’ tandasnya.

Namun, dengan segala upaya BI untuk menenangkan pasar, Anton optimistis rupiah tak selemah ini. Setidaknya, sampai akhir tahun rupiah akan berada di level Rp 14.635 per USD. Menurut dia, penguatan USD terlalu cepat. Hal itu membuat rupiah bakal menemukan titik ekuilibrium baru. (rin/c19/oki/JPG)