batampos.co.id – Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepri untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang yang digelar di Hotel CK, Tanjungpinang, Jumat (31/8) berlangsung alot.

Pasalnya terjadi perdebatan sengit antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri. Adapun keputusan akhir disepakati DPT Kepri sebanyak 1.186.208.

“Jika dibandingkan dengan hasil pleno DPT Kabupaten/Kota, memang terjadi perbedaan jumlah dengan hasil pleno KPU Provinsi Kepri,” ujar Priyo Handoko, Komisioner KPU Provinsi Kepri, kemarin.

Pria yang membidani masalah teknis data pemilu tersebut menjelaskan, terjadi perbedaan jumlah pemilih di tiga daerah. Yakni Kabupaten Bintan, Karimun, dan Kota Batam. Adapun jumlah nama yang dicoret dari daftar pemilih adalah sebanyak 645 orang. Keputusan mencoret 645 nama tersebut adalah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kepri.

“Adapun DPT hasil Pleno KPU Kabupaten/Kota adalah sebanyak 1.186.853 pemilih. Namun dengan dikurangi 645 orang, maka DPT Kepri ditetapkan pada angka 1.186.208 (lihat tabel,red). Jumlah tersebut tersebar di 70 Kecamatan, 416 Kelurahan/Desa di Kepri,” papar Priyo

Menurut Priyo, perubahan tersebut karena ditemukannya data ganda dan pemilih luar Kepri yang harus dihapus dari daftar pemilih. Kasus pemilih luar yang menjadi daftar pemilih di Kepri ditemukan di Kelurahan Tanjunguma, Batam. Disebutkan Priyo, untuk Batam berkurang 12 orang yang terdiri dari tujuh perempuan dan lima laki-laki. Kemudian Karimun ada lima perempuan dan lima laki-laki. Berikutnya Bintan sebanyak 314 laki-laki dan 309 perempuan.

“Nama-nama yang ditemukan ganda dan bukan pemilih Kepri langsung kita hapus dari sistem daftar pemilih,” tegas Priyo.

Sebelum DPT disepekati bersama, Bawaslu Kepri menemukan ribuan daftar pemilih ganda yang masuk pada data Sidali (Sistem Data Pemilih) KPU Kepri, terdapat 4.560 pemilih di Batam, 629 pemilih di Kabupaten Bintan, serta 18 pemilih di Karimun.

Ketua Bawaslu Kepri, Muhammad Sdjahri Papeni, mengatakan, temuan data pemilih ganda di Batam, Bintan dan Karimun itu didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan Bawaslu tingkat kabupaten/kota.

“Atas ditemukanya DPT ganda ini, kami meminta penjelasan ke KPU kenapa pemilih berdasarkan nama, NIK dan alamat yang sama masuk dalam DPT dan data Sidali,” ujarnya.

Bawaslu Kepri juga mengaku belum memiliki data DPT ganda dari seluruh kabupaten/kota, dan pihaknya masih terus meminta Bawaslu kabupaten/kota agar tetap melakukan pencermatan terhadap DPT yang sudah ditempel KPU dan PPK di kelurahan atau tempat-tempat lainya. Ditegaskannya, validasi data pemilih ini juga sangat berkaitan erat tentunya dengan logistik untuk Pemilu nanti.

“Sebelum DPT ditetapkan, kita ingin ada validasi data secara kongkrit. Sehingga KPU bisa menentukan logistik secara efesien,” tegas pria yang akrab disapa Papeni tersebut.(jpg)

 

Advertisement
loading...