batampos.co.id – Target pendapatan asli daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 12,84 persen. Pada APBD mur­ni target PAD Rp 1,27 trili­un, kini menjadi Rp 1,44 trili­un di APBD-P. Sedangkan un­tuk belanja daerah diproyeksikan dari APBD murni Rp 1,45 triliun menjadi Rp 1,53 triliun.

Iklan

”Target pendapatan naik 12,84 persen, sedangkan target belanja juga naik 5,58 persen,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq pada Sidang Paripurna di DPRD Karimun dengan agenda Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD-P 2018, Selasa (3/9).

Kenaikan tersebut dipengaruhi tambahan penghasilan pegawai sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 18 tahun 2018 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ke-13. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR dalam tahun anggaran 2018 kepada pegawai negeri sipil, prajurit TNI, kepolisian RI, pejabat negara, penerima pensiunan dan penerima tunjangan.

”Kita juga mengakomodir dana bantuan operasional (BOS) untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta utang kegiatan infrastruktur di tahun 2017 yang tidak dapat dibayarkan APBD murni 2018 yang sudah diaudit BPK. Makanya terjadi kenaikan anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan nanti,’’ ungkapnya.

Bupati juga menyampaikan, ke depan pihaknya akan melakukan peningkatan dan pemerataan infrastruktur, pengem-bangan SDM dan optimalisasi SDA berbasis maritim menuju Karimun yang terdepan. Dengan skala prioritas percepatan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan sarana, dan prasarana sanitasi untuk mengurangi titik banjir.

Selain itu, peningkatan aksesibilitas terhadap layanan air bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kemudian peningkatan sektor pariwisata dan pertanian untuk mendukung ekonomi kerakyatan berbasis kemaritiman.

”Lima prioritas pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri,’’ jelas Rafiq.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Karimun Azmi menuturkan, sesuai dengan hasil kesepakatan sidang bahwa dalam penyampaian pandangan fraksi terhadapi KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2018 akan disampaikan secara tertulis.

”Nanti akan disampaikan oleh masing-masing fraksi,” ungkapnya. ***