batampos.co.id – Sejak 3 September kemarin, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/2/PBI/2018 terkait larangan membawa uang kertas asing mulai berlaku. Peraturan ini diterbitkan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang sering terjadi sebelumnya.

“Peraturan membawa uang kertas asing (UKA) ini diberlakukan agar BI dapat mengendalikan dan menjaga agar aktivitas pembawaan UKA lintas batas tidak mengganggu kestabilan moneter,” kata Kepala BI Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putera, Selasa (4/9).

Secara teknis, PBI ini melarang setiap orang, baik perorangan atau korporasi membawa UKA ke dalam dan keluar daerah pabean dengan nilai setara Rp 1 Miliar tanpa memiliki izin dari BI.

“Jika ketahuan, maka sanksinya adalah denda 10 persen, maksimal denda adalah Rp 300 juta. Dan diambil dari UKA tersebut, bisa dalam bentuk Rupiah atau atau mata uang asing. Uangnya akan masuk ke kas negara,” paparnya.

PBI ini sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang pembawaan uang tunai.

Peredaran uang dapat menjadi indikasi suatu kejahatan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar.

“Makanya karena ada keterkaitan antar perundangan, diharapkan penegakan ketentuan dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga dapat mencegah adanya penyalahgunaan motif pembawaan UKA yang dapat mengganggu perekonomian nasional,” jelasnya.

PBI ini juga berlaku untuk Batam sebagai kawasan khusus. Hal tersebut tertera dalam Pasal 1 dari PBI tersebut.

Disamping itu, tiap perorangan atau korporasi berizin yang membawa UKA harus membuat pengajuan permohonan kuota untuk setiap periode pembawaan UKA. Paling lambat sebulan sebelum mulai membawa UKA

“Sehingga kami akan memberikan persetujuan untuk membawa UKA,” ungkapnya.

Selain itu, pihak yang membawa UKA harus membuat laporan realisasi seluruh pembawaan UKA berikut daftar transaksinya.” Laporan tersebut wajib disampaikan ke BI paling lambat sepuluh hari setelah periode pembawaan UKA selesai,” ungkapnya lagi.

Dalam melaksanakan PBI ini, BI bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai (BC). Pihak BC akan bertugas mengenakan sanksi denda atas pelanggaran PBI. Sedangkan BI mengenakan sanksi administratif kepada badan berizinnya. “Bisa dengan teguran tertulis atau pencabutan status badan berizin,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Kantor Bea Cukai Tipe B Batam Susila Brata mengatakan PBI merupakan ketentuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“PBI ini merupakan ketentuan dari Kemenkeu. Itu merupakan pengaturan membawa UKA lebih dari Rp 1 Miliar hanya bisa dilakukan lembaga yang telah memiliki izin dari BI,” jelasnya.

Ia mengatakan sebelum pergi keluar negeri, harus membuat laporan dulu ke BC. Apalagi ketika hanya membawa UKA sebanyak Rp 100 juta, maka wajib melapor.

Petugas BC kata Susila bertugas mengawasi di pintu masuk kota seperti pelabuhan dan bandara. “Dan jika kedapatan membawa Rp 1 miliar atau lebih, maka akan dikenakan sanksi 10 persen,” jelasnya.

Dan di lapangan, petugas BC akan semakin ketat dalam mengawasi. BC juga akan mengecek status perorangan atau badan berizin yang membawa UKA keluar negeri. “Kita akan koordinasikan dengan BI nanti,” jelasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Valuta Asing (APVA) Indonesia Datuk Amat Tantoso mengatakan sebagai pengusaha, PBI ini harus dipatuhi.

“Kita harus taati dan PBI ini bagus juga karena ada pengawasannya,” jelasnya.

Selama ini, pengawasan oleh BC cukup ketat. “Hanya saja semua orang boleh bawa dan tidak ada batasan,” katanya.

Di sisi lain, PBI ini juga memudahkan monye changer. “Dengan adanya PBI ini, hanya money changer yang boleh bawa dan harus mendapat izin khusus dari BI dengan menaikkan modal dasar dari Rp 250 juta menjadi Rp 2 miliar dan harus ajukan kuota tiap triwulan. Kami juga wajib lapor ke BI,” paparnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan, larangan tersebut tidak akan terlalu banyak berdampak positif untuk stabilisasi nilai tukar. Pasalnya, sebagian besar transaksi ekspor impor lebih dilakukan lewat jasa perbankan alias transaksi non cash.

“Artinya uang kertas asing dipakai hanya untk bisnis individual yang nilainya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Ia menyarankan agar bank sentral lebih memperketat lalu lintas devisa dari hasil ekspor melalui bank domestik. Menurutnya, kebocoran devisa lebih banyak disebabkan oleh dana hasil ekspor yang tidak di konversi ke Rupiah.

“Potensi kebocoran devisa selama ini ada di dana ekspor yg tidak dikonversi ke Rupiah,” terangnya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dianggap dapat merugikan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor.

“Kemudian bagi pelaku usaha yang ada di daerah perbatasan mungkin merasa dirugikan akibat aturan ini. Tapi sebagai bentuk pengendalian terhadap money laundry apa yang dilakukan BI sudah tepat. BI mungkin bisa berkomunikasi lebih intens ke pelaku usaha domestik,” pungkasnya.(leo)