batampos.co.id – Rupiah kian tak berdaya menghadapi keperkasaan dolar Amerika Serikat (USD). Mengutip data Reuters, perdagangan rupiah pada Selasa (4/9) kemarin ditutup pada angka Rp 14.989 menuju level Rp 15.000 per USD.

Nilai tukar rupiah yang terus terperosok ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam dua hari terakhir, Jokowi memanggil para menteri ekonomi, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain itu, ada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Direktur Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur PLN Sofyan Basir. Rapat terbatas tersebut membahas secara khusus kondisi nilai tukar rupiah yang terus memburuk.

Melalui rapat tersebut diputuskan, salah satu upaya pemerintah dalam menstabilkan kembali nilai tukar rupiah adalah dengan menekan defisit neraca transaksi berjalan (CAD/Current Account Deficit). Dalam waktu dekat, pemerintah akan merilis daftar komoditas impor yang mulai dibatasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Nanti kita umumkan PMK-nya besok sore (hari ini), atau Kamis (besok),” ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa (4/9).

Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, daftar komoditas impor yang akan dikurangi memang akan segera ditentukan. Tak terkecuali terhadap proyek pemerintah maupun BUMN seperti Pertamina dan PLN yang juga memberi kontribusi cukup besar.

“Dalam dua-tiga hari ke depan,” kata mantan Gubernur BI itu.

Darmin mengungkapkan, satu-satunya titik lemah Indonesia adalah defisit CAD. Sementara faktor fundamental lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi menunjukkan angka positif. Meski CAD tidak separah India, Afrika Selatan, atau Turki, pengaruhnya cukup besar terhadap ketahanan rupiah.

Oleh karenanya, kebijakan review komoditas impor, hingga penggunaan biodisel 20 persen diharapkan bisa menekan defisit. Pemerintah menargetkan angka defisit bisa turun ke angka 2,5-2,7 persen. “Paling tidak kita ingin ini turun,” kata mantan Gubernur BI tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Darmin juga meminta semua pihak tidak membandingkan dengan kondisi rupiah pada masa krisis moneter di tahun 1998 silam. Sebab, situasinya berbeda. Saat itu, dolar naik ke angka Rp 14 ribu dari angka normal sekitar Rp 2 ribu atau naik lebih enam kali lipat. Sementara kali ini kurs rupiah naik dari Rp 12 ribu ke Rp 14 ribuan per dolar AS.

“Tolong membacanya, membandingkannya yang fair,” kata dia.

Terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan pelemahan nilai tukar rupiah memang didominasi pengaruh dari sentimen di pasar, khususnya terkait kondisi global yakni krisis mata uang yang terjadi di Argentina dan Turki. Akibatnya, panic sell off melanda Indonesia dalam dua hari terakhir ini. Padahal, pada akhir pekan lalu, ada sejumlah dana asing yang sempat masuk.

“Ini (rupiah) banyak dipengaruhi oleh sentimen negatif, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Investor global kemarin sudah masuk, lelangnya SBN terakhir lebih dari 4 kali lipat kan, saham juga sudah mulai masuk. Tapi, begitu mulai gonjang-gonjang dengan Argentina sama Turki, keluar lagi,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, kemarin.

Mantan Deputi Gubernur Senior BI itu pun mengimbau pada para pelaku usaha, khususnya yang membutuhkan dolar seperti para importir atau korporasi bisa menggunaan fasilitas memanfaatkan fasilitas penukaran (swap) lindung nilai (hedging) ataupun penanaman valas berjangka (forward).

“Bagi korporasi yang butuhkan valas-nya 1, 3, 6 bulan lagi nggak usah nubruk-nubruk dolar. Kan ada swap-nya, bisa lindung nilai, kan murah,” jelasnya.

Namun, Perry memastikan BI terus berkomitmen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah hingga sesuai dengan fundamentalnya. Dalam jangka pendek, pihaknya terus meningkatkan intervensi ganda di pasar valas maupun pembelian SBN di pasar sekunder.

“Intensitasnya (intervensi) semakin tinggi, jumlahnya ditingkatkan dari hari Kamis (pekan lalu). Kami intervensi dalam jumlah yang besar di pasar valas karena kami dari BI komitmen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah,” tegasnya.

Ekonom BCA David Sumual mengatakan, kondisi rupiah yang bobrok diperparah dengan ketergantungan yang besar terhadap aliran dana asing di portofolio. Ketika rupiah melemah, dana-dana asing banyak yang keluar dan kembali ke negara-negara maju. Akibatnya, Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan agar investor tertarik untuk kembali membeli surat-surat utang dalam negeri.

“Kita mengalami CAD, itu sebenarnya tidak apa-apa, asalkan dibiayai oleh FDI (investasi asing langsung, red). Kita saat ini lebih banyak bergantung pada investasi di surat utang yang mudah keluar,” ujarnya.

Menurut David, pemerintah harus mampu menarik FDI. Selama ini insentif yag diberikan pemerintah, seperti pembebasan bea masuk untuk investor yang berorientasi ekspor, pemberian pembiayaan kepada eksporter melalui Eximbank dan lain-lain adalah kebijakan yang sudah tepat. Namun pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai insentif tersebut. Pemerintah juga perlu memasarkan Indonesia kepada negara-negara lain sebagai negara tujuan investasi yang ramah terhadap investor.

Namun, ke depan, masih akan ada halangan. Sebab tahun ini hingga tahun depan adalah tahun politik. Biasanya, calon investor cenderung wait and see. Baru pada tahun kedua atau ketiga setelah presiden terpilih, calon investor lebih percaya diri untuk berinvestasi. Pada kuartal II lalu pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya 7 persen. Tahun ini dan tahun depan pemerintah menetapkan target yang sama untuk pertumbuhan PMTB. Hal itu menunjukkan pemerintah cukup konservatif dan realistis terhadap kondisi investasi ke depan.

“Langkah pemerintah yang menerapkan B20 dan rencana revisi tarif PPh (Pajak Penghasilan) impor sudah bagus untuk memberikan efek jangka pendek. Tapi depannya kita perlu juga meningkatkan investasi agar FDI dapat menutupi defisit yang terjadi,” lanjut David.

Chief Market Strategist FXTM Hussein Sayed mengatakan, ketegangan dagang antara AS dengan Tiongkok bukan satu-satunya faktor yang menekan nilai tukar di pasar negara berkembang. Hal itu menekan negara berkembang seperti Indonesia untuk melanjutkan kenaikan suku bunga acuannya.

Kata dia, mata uang yang lebih lemah akan membuat utang berdenominasi dolar AS lebih sulit dibayar. Akibatnya perusahaan terpaksa memangkas rencana ekspansi, konsumen memperlambat konsumsi, dan risiko gagal bayar semakin meningkat.

“Satu-satunya reaksi yang dapat dilakukan pemerintah adalah menerapkan tindakan penghematan dan meningkatkan suku bunga,” ucapnya. Namun, kenaikan suku bunga itu akan berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para eksportir agar tidak menyimpan uang hasil transaksi mereka di luar negeri seperti Singapura dan Hongkong. Tapi, dana pembayaran barang ekspor itu harus disimpan di bank Indonesia. Sehingga bisa menaikan jumlah cadangan devisa yang akan memperkuat rupiah.

”Jangan barangnya pergi, tapi duitnya tidak masuk ke dalam negeri sehingga memperkuat Singapura, Hongkong, melemahkan Indonesia,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (4/9).

Menurut JK kunci untuk memperkuat rupiah adalah dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor barang yang tidak perlu. Tapi, dana ekspor itu juga jangan disimpan di bank luar negeri. Apalagi untuk berbagai keperluan di dalam negeri tentu tetap harus menggunakan rupiah.

”Jadi tidak mungkin lama-lama dalam bentuk dolar karena belanjanya pegawai, apanyalah, dalam rupiah,” ujar JK.

Selain menguatkan ekspor, pemerintah juga meminta agar impor barang mewah dikurangi. JK memisalkan barang mewah itu seperti mobil mewah, parfum, dan tas branded. Pengurangan impor barang mewah itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa kondisi saat ini sedang berhemat.

”Suasana kita tidak perlu impor. Tak usah Ferrari, Lamborghini masuk dalam negeri, tak usah mobil-mobil besar yang mewah-mewah, tak usah parfum-parfum mahal atau tas-tas Hermes contohnya itu. Walaupun tidak banyak tapi jangan dalam situasi sulit ini negara itu masyarakat luxuries,” ungkap dia.

Selain itu, JK menekankan perlunya lebih memperbanyak penggunaan bahan lokal dalam proyek-proyek nasional. Misalnya proyek yang dibuat oleh Pertamina dan PLN. Sehingga bisa mengurangi bahan impor dan memperbanyak Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah sedang mengevaluasi terkait TKDN itu.

”TKDN itu lagi (dibahas) dengan menteri perindustrian, (menteri) perdagangan, dengan Pertamina, dengan PLN, dengan (menteri) ESDM, dengan Menteri Keuangan, dibahas yang mana ini proyek yang TKDNnya rendah,” jelas JK.

Target penurunan nilai tukar rupiah itu diupayakan dalam waktu secepatnya. Sedangkan opsi untuk menaikan bahan bakar minyak (BBM) masih belum dibahas mendalam di internal pemerintah.

ilustrasi

Hindari Pencucian Uang Asing

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/2/PBI/2018 terkait larangan membawa uang kertas asing mulai berlaku Senin (3/9). Peraturan ini diterbitkan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang sering terjadi sebelumnya.

“Peraturan membawa uang kertas asing (UKA) ini diberlakukan agar BI dapat mengendalikan dan menjaga agar aktivitas pembawaan UKA lintas batas tidak mengganggu kestabilan moneter,” kata Kepala BI Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putera, Selasa (4/9).

Secara teknis, PBI ini melarang setiap orang, baik perorangan atau korporasi membawa UKA ke dalam dan keluar daerah pabean dengan nilai setara Rp 1 miliar tanpa memiliki izin dari BI.

“Jika ketahuan, maka sanksinya adalah denda 10 persen, maksimal denda adalah Rp 300 juta. Dan diambil dari UKA tersebut, bisa dalam bentuk rupiah atau atau mata uang asing. Uangnya akan masuk ke kas negara,” paparnya.

PBI ini sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai. Peredaran uang dapat menjadi indikasi suatu kejahatan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar.

“Makanya karena ada keterkaitan antar perundangan, diharapkan penegakan ketentuan dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga dapat mencegah adanya penyalahgunaan motif pembawaan UKA yang dapat mengganggu perekonomian nasional,” jelasnya.

PBI ini juga berlaku untuk Batam sebagai kawasan khusus. Hal tersebut tertera dalam Pasal 1 dari PBI tersebut.

Disamping itu, tiap perorangan atau korporasi berizin yang membawa UKA harus membuat pengajuan permohonan kuota untuk setiap periode pembawaan UKA. Paling lambat sebulan sebelum mulai membawa UKA

“Sehingga kami akan memberikan persetujuan untuk membawa UKA,” ungkapnya.

Selain itu, pihak yang membawa UKA harus membuat laporan realisasi seluruh pembawaan UKA berikut daftar transaksinya. Laporan tersebut wajib disampaikan ke BI paling lambat sepuluh hari setelah periode pembawaan UKA selesai.

Dalam melaksanakan PBI ini, BI bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai (BC). Pihak BC akan bertugas mengenakan sanksi denda atas pelanggaran PBI. Sedangkan BI mengenakan sanksi administratif kepada badan berizinnya. “Bisa dengan teguran tertulis atau pencabutan status badan berizin,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Kantor Bea Cukai Tipe B Batam Susila Brata mengatakan PBI merupakan ketentuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Itu merupakan pengaturan membawa UKA lebih dari Rp 1 miliar hanya bisa dilakukan lembaga yang telah memiliki izin dari BI,” jelasnya.

Ia mengatakan sebelum pergi keluar negeri, harus membuat laporan dulu ke BC. Apalagi ketika hanya membawa UKA sebanyak Rp 100 juta, maka wajib melapor.

Petugas BC kata Susila bertugas mengawasi di pintu masuk kota seperti pelabuhan dan bandara. “Dan jika kedapatan membawa Rp 1 miliar atau lebih, maka akan dikenakan sanksi 10 persen,” jelasnya.

Dan di lapangan, petugas BC akan semakin ketat dalam mengawasi. BC juga akan mengecek status perorangan atau badan berizin yang membawa UKA keluar negeri. “Kita akan koordinasikan dengan BI nanti,” jelasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Valuta Asing (APVA) Indonesia Datuk Amat Tantoso mengatakan sebagai pengusaha, PBI ini harus dipatuhi. “Kita harus taati dan PBI ini bagus juga karena ada pengawasannya,” jelasnya.

Selama ini, pengawasan oleh BC cukup ketat. “Hanya saja semua orang boleh bawa dan tidak ada batasan,” katanya.

Di sisi lain, PBI ini juga memudahkan monye changer. “Dengan adanya PBI ini, hanya money changer yang boleh bawa dan harus mendapat izin khusus dari BI dengan menaikkan modal dasar dari Rp 250 juta menjadi Rp 2 miliar dan harus ajukan kuota tiap triwulan. Kami juga wajib lapor ke BI,” paparnya. (ken/far/rin/jun/JPG)