batampos.co.id – Selisih antara jumlah tenaga honorer kategori dua (K-2) dengan yang boleh mendaftar CPNS baru cukup tinggi. Sehingga memunculkan kekhawatiran adanya manipulasi data. Pemerintah diharapkan tetap berpatokan pada basis data (database) yang sudah dijadikan patokan beberapa tahun terakhir.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan selama ini Kementerian PAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah memiliki data keberadaan tenaga honorer K-2 di seluruh Indonesia. ’’Jadi (PGRI berharap, Red) pemerintah konsisten pakai data itu,’’ katanya di Jakarta kemarin (8/9). Jadi tidak perlu ada pendataan tenaga honorer K-2 lagi.
Unifah menjelaskan PGRI sejatinya menyayangkan adanya pembatasan usia maksimal 35 tahun bagi para honorer K-2 yang boleh mendaftar CPNS baru. Seperti diketahui untuk bisa mendaftar, pelamar kategori umum maupun tenaga honorer K-2 maksimal berusia 35 tahun.
Dia menjelaskan selama ini PGRI juga ikut melakukan pendataan tenaga honorer K-2 di seluruh Indonesia. Khususnya tenaga honorer K-2 yang berprofesi sebagai guru. Dia mengungkapkan data di PGRI, jumlah honorer yang berhak mendaftar CPNS baru lebih dari 13.347 orang sebagaimana ketetapan pemerintah.
PGRI berharap pemerintah tidak lepas tengah terhadap honorer yang tidak bisa mendaftar CPNS baru karena usia lebih dari 35 tahun. Apalagi jumlahnya mencapai 425.243 orang. Unifah berharap pemerintah serius menerapkan regulasi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Unifah menyayangkan regulasi pengangkatan PPPK sampai saat ini tidak kunjung diterbitkan. Padahal Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah keluar sejak 2014 lalu. ’’Kami berharap pemerintah segera mengangkat guru-guru honorer menjadi PPPK,’’ jelasnya.
Melalui sekema pengangkatan sebagai PPPK, Unifah mengatakan ada jaminan kesejahteraan dan status kepegawaian para honorer itu. Dia menjelaskan hampir seluruh honorer mendapatkan gaji di bawah upah minimum di daerah masing-masing. Apalagi sumber gaji para guru honorer hanya dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Pengamat pendidikan sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Said Hamid mengatakan pengangkatan CPNS guru tahun ini sejatinya terlambat. Sebab beberapa tahun terakhir tidak ada pengangkatan. Padahal di lapangan terjadi kekurangan guru.
`’’Setiap tahun guru yang pensiun 80 ribu orang. Kondisi ini terjadi sampai 10 tahun mendatang,’’ katanya. Dia mengatakan kuota guru dalam CPNS tahun ini hanya cukup untuk menambal guru pensiun dalam satu tahun. Sehingga tahun depan juga diperlukan pengangkatan guru baru.
Sementara itu, Komisoner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menuturkan dalam waktu dekat akan koordiansi KemenPAN RB dan BKN. Pertemuan tersebut untuk memastikan ada mekanisme pencegahan yang disiapkan untuk menangani pengaduan dari peserta CPNS.
”Pengaduan secara internal itu perlu. Apalagi kalau terlambat dihandel yang rugi langsung, pelapor atau yang jadi korbanya itu tidak bisa memperoleh haknya lagi. karena (proses rekrutmen CPNS) terus berlanjut,” ujar dia kemarin (8/9).
Dia menuturkan pada penerimaan CPNS sebelumnya ORI pusat menerima ratusan pengaduan dari pelamar. Mulai dari masalah administrasi pendaftaran hingga sarana prasarana. ”Mumpung sekarang masih ada waktu. Rekomendasi ombudsman yang sebelumnya harusnya bisa menjadi perbaikan,” ungkap mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah itu.
Laode menuturkan ada sejumlah catatan dari ORI yang telah disampaikan kepada Kemen PAN RB dan BKN. Diantaranya tentang akreditasi kampus yang semestinya bukan menjadi persyaratan. Lantaran administrasi lembaga tidak serta merta melekat pada lulusannya.
”Kesalahan lembaganya dimana dia belajar itu harus dibebani oleh merugikan si pelamar,” ujar dia. (wan/jun)