batampos.co.id – Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Paroha Siadari menyayangkan di Batam jumlah puskesmas sangat minim dibandingkan jumlah pertumbuhan penduduknya yang semakin padat.

Iklan

Data yang didapat oleh Ombudsman dari Dinas Kesehatan Kota Batam, sebenarnya rasio ideal itu satu puskesmas maksimal menangani 30 ribu warga. Namun untuk di Batam sendiri, lanjut Lagat, bahkan ada satu puskesmas seperti di Sagulung maupun Batuaji harus menampung atau menangani sebanyak 170 ribu warga.

“Jumlah itu kan sudah diluar rasio. Untuk di Batam, jumlah puskesmas yang ada hanya 19 untuk menghandel lebih dari satu juga lebih warga Batam. Jumlah itu sangat jauh dari mencukupi yang seharusnya minimal ada 40 puskesmas di Batam,” ujar Lagat.

Sebenarnya, lanjutnya, tahun ini ada dua puskesmas yang mau dibangun, ternyata dibatalkan karena defisit anggaran. Hal itu disayangkan oleh Lagat.

“Kami minta Pemko Batam agar jangan anggaran yang sudah dianggarkan yang langsung menyentuh pelayanan publik yang bisa dirasakan langsung masyarakat seperti keberadaan puskesmas atau pembangunan puskesmas itu diganggu. Kami tiga hari lalu meminta Kadis Kesehatan Batam, Pak Didi untuk mengawal honor atau gaji dari tenaga medis di puskesmas, agar jangan sampai tak terbayarkan. Itu sangat mengganggu pelayanan nantinya,” terang Lagat.

Lagat berharap kepada Pemko Batam agar lebih cerdas dalam memangkas anggaran. Harus dilihat dahulu anggaran tersebut digunakan untuk hal yang lebih menyentuh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami berharap untuk proyek yang besar dan tak menyentuh langsung ke masyarakat seperti kunker, ataupun bimtek, dapat ditunda atau disinergikan pembiayaannya ke provinsi atau ke pusat,” katanya.

Sementara saat melakukan rapat terbatas bersama Kadinkes Batam, Didi Sumaryadi pada Kamis lalu, Lagat mengatakan, Kadinkes Batam saat itu menyampaikan anggaran renovasi untuk mengoptimalkan fasilitas di sejumlah puskesmas dan unit layanan lainnya seperti pembelian alkes, terimbas rasionalisasi anggaran dari Rp 50 miliar menjadi hanya Rp Rp 14 miliar.

“Namun Kadinkes Batam kemarin memastikan bahwa honor para medis dan non PNS tidak akan ada masalah. Sehingga tidak akan mengganggu pelayanan ke masyarakat terkait pelayanan medis. Sementara hibah DAK kesehatan dari APBN yang biasanya diterima Rp 50 miliar, hanya menjadi Rp 3,5 miliar tahun ini,” ujar Lagat.

Terkait pemberian vaksin MR ke masyarakat, Lagat menegaskan juga masih bermasalah karena stigma halal-haram beberapa waktu lalu, masih belum melekat pada sebagian besar masyarakat di Batam yang berimbas banyak masyarakat yang menolak anaknya di vaksin.

Tak hanya di Batam, lanjut Lagat. Di kabupaten/kota lainnya di Kepri pun juga sama kondisinya dengan di Batam, masih banyak masyarakat yang enggan membawa anaknya ke klinik atau puskesmas untuk di vaksin MR. Sehingga pemberian vaksi MR yang diprogramkan pemerintah pusat di Kepri juga belum bisa mencapai target.(gas)