batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri terus mengejar hak partisipasi (Participating Interest/PI) sebesar 10 persen dalam pengelolaan Minyak dan Gas (Migas). Wakil Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan Pemprov Kepri melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah berupaya namun belum membuahkan hasil sampai saat ini.

Iklan

”Yang jelas kita sudah berupaya terus menerus. Tetapi sampai saat ini, usaha tersebut masih belum membuahkan hasil yang baik bagi Kepri,” ujar Wakil Gubernur Kepri, Isdianto di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, belum lama ini.

Aturan soal hak partisipasi 10 persen itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 tahun 2016. Aturan tersebut dibuat supaya daerah dapat ikut menikmati hasil dari kekayaan migasnya. Dengan PI 10 persen, Pemda berhak mendapatkan 10 persen dari bagi hasil migas bagian kontraktor.

Diakuinya, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kepri sebagai daerah penghasil cenderung menurun belakangan ini, sehingga hak partisipasi sebesar 10 persen itu terus dikejar untuk menutupi menurunnya DBH.

”Memang sulit untuk mewujudkan hak partisipasi 10 persen itu. Namun upaya terus dilakukan karena memang itu hak Kepri,” tegas Isdianto.

Sementara itu, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryani mengatakan pembagian DBH Migas tidak lagi bisa menjadi andalan utama. Karena hasil yang diterima cenderung menurun setiap tahunnya. Bahkan pada tahun ini, ada pemangkasan dana perimbangan dari sektor migas sebanyak Rp 248 miliar.

”Kita tidak bisa lagi berpangku tangan dengan hanya menunggu pembagian DBH Migas. Sudah waktunya kita terlibat langsung. Apalagi ada kewenangan yang diberikan kepada Pemprov Kepri untuk terlibat dalam pengelolaan blok migas yang ada di Kepri,” ujar Suryani.

Legislator Komisi III DPRD Kepri tersebut menegaskan, Pemprov Kepri harus belajar dari Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah penghasil migas. Bahkan nilai APBD daerah tersebut melebih besaran APBD Kepri. Salah satu kekuatan daerah itu adalah dengan terlibat langsung dalam pengelolan blok migas yang ada di sana.

”Kita harus belajar, kenapa Bojonegoro mampu untuk memanfaatkan peluang. Sementara kita tidak bisa untuk memperjuangkan itu,” tegas Suryani.

Belum lama ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri, Amjon mengatakan upaya Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendapatkan PI migas 10 persen tinggal selangkah lagi. Tinggal menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Energi dan Sumber Meneral (ESDM). (jpg)