batampos.co.id – Pemerintah telah menetapkan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018 sebanyak 238.015 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah menyediakan jatah khusus bagi beberapa kriteria.

Iklan

Di antara kriteria khusus tersebut adalah sarjana lulusan terbaik dengan predikat cumlaude, penyandang disabilitas, serta putra-putri asal Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan istimewa bagi diaspora, atlet berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks Tenaga Honorer K2 (THK II).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, 238.015 kuota CPNS tahun ini terdiri dari 51.271 formasi untuk 76 instansi Pemerintah Pusat dan 186.744 formasi untuk 525 instansi Pemerintah Daerah.

“Kami berharap melalui pengadaan CPNS ini, dapat direkrut putra putri terbaik bangsa,” ungkap Syafruddin, Senin (10/9).

Syafruddin menjamin pengadaan CPNS tahun 2018 dilaksanakan melalui sistem seleksi yang ketat, transparan, bersih dan bebas dari praktik KKN. “Semua harus mengikuti seleksi, baik untuk formasi umum maupun formasi khusus. Untuk seleksi kompetensi dasar sepenuhnya menggunakan Computer Assisted Test atau CAT,” imbuhnya.

Dalam rekrutmen tahun ini, pemerintah memberikan kuota 13.347 untuk CPNS dari golongan THK II. Itupun terbatas pada tenaga guru dan tenaga kesehatan saja. Dari kuota ini, 12.883 formasi untuk tenaga guru, sisanya 464 formasi untuk tenaga kesehatan. ”Bagi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi CPNS, silahkan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi,” kata Syafruddin.

Ketentuan ini otomatis memupus harapan bagi eks THK II yang berusia diatas 35 tahun. Karena dalam Permen PANRB nomor 36 tahun 2018, diatur bahwa salah satu syarat diangkatnya Eks THK II adalah berusia paling tinggi 35 tahun pada 1 Agustus 2018.

Menurut Syafruddin, ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap THK II. Syafruddin menyebut, sampai dengan tahun 2014, pemerintah sudah mengangkat 1,1 juta lebih honorer menjadi PNS atau sekitar 25,6 persen dari total jumlah PNS sebesar 4,3 juta lebih. Dari jumlah tersebut, 900 ribu lebih dari THK I dan 195 ribu lebih dari THK II.

“Secara de jure, persoalan honorer ini sebenarnya sudah selesai. Sesuai dengan PP 56 Tahun 2012, pemerintah telah memberikan kesempatan terakhir kepada THK II untuk mengikuti seleksi pada tahun 2013,” ungkapnya.

Namun, kata Syafruddin, Eks THK II yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS tidak perlu berkecil hati. ”Mereka dapat mengikuti seleksi sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), setelah PP-nya ditetapkan pemerintah,” pungkas Syafruddin.

Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Pemko Batam usai melaksanakan upacara di Dataran Engku Putri Batamcenter
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Sementara itu, ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan bahwa formasi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak adil. Ia menyebut, 90 persen THK II terdiri dari orang-orang berusia di atas 35 tahun. “Ini sangat jauh dari harapan,” katanya.

Jumlah 13 ribu itu juga menurut Titi terlalu kecil. Dalam catatannya, jumlah THK II saat ini ada sekitar 439 ribu orang. Itupun dibatasi lagi hanya khusus tenaga guru dan tenaga kesehatan. “13 ribu itu cuma 1,5 persen dari total jumlah THK. Ini kebijakan yang tidak berkeadilan dan berperikemanusiaan,” keluhnya.

Titi menganggap pemerintah ingin membuang THK II secara perlahan-lahan. Dulu pemerintah beralasan tidak ada anggaran untuk pengangkatan CPNS baru. Saat ini, setelah tersedia formasi dan anggaran, pemerintah malah memberikannya lebih banyak pada umum, bukan THK II. “Seharusnya 50-50 lah, kami juga paham anggaran terbatas. Makanya kami minta diangkat bertahap. Tapi tolong bikinkan payung hukum yang jelas,” imbuhnya.

Titi menambahkan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia akan menyiapkan kejutan untuk pemerintah.

“Biar mereka sadar kalau kami mengabdi untuk negeri. Bukan cuma dongeng belaka,” ujarnya. (tau/JPG)