batampos.co.id – Ketua KPU Kabupaten Lingga Juliyati mengaku telah mengirimkan surat jawaban terkait putusan Bawaslu nomor 001/PS/PWSL.LNG.10.05/VIII/2018 yang berisikan pengabulan permohonan pemohon dan sekaligus memerintahkan KPU Lingga sebagai pihak termohon agar memasukkan kembali nama bakal calon PAN yang dicoret tersebut ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Iklan

Dalam surat tersebut KPU Lingga menyatakan menunda keputusan Bawaslu tersebut. Alasannya, KPU tetap berpedoman dengan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan agar seluruh partai politik tidak mendaftarkan calon berstatus mantan terpidana kasus Korupsi.

“Pada hari ini kami telah melayangkan surat jawaban terhadap keputusan Bawaslu,” kata Ketua KPU Kabupaten Lingga Juliyati ketika dimintai keterangan, Senin (10/9) siang.

Artinya, KPU Lingga masih mempedomani Peraturan KPU nomor 20 itu, tetap pada pendirian awal mereka dengan mencoret salah satu bakal calon legeslatif dari Partai PAN yang memiliki riwayat terpidana kasus korupsi.

Selain berpedoman dengan Peraturan KPU nomor 20, Juliyati juga mengaku mendapat surat dari KPU RI dengan nomor 991 yang berisikan tentang penundaan putusan Bawaslu Lingga hingga adanya keputusan tetap dari Mahkamah Agung terkait PKPU nomor 20.

“Kami menunggu keputusan uji materi dari Mahkamah Agung terkait sidang PKUP nomor 20,” ujar Juliyati.

Lebih lanjut Juliyati memastikan KPU Lingga bukan tidak mengikuti keputusan Bawaslu Lingga, melainkan menunda keputusan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada yakni PKPU nomor 20 yang masih berlaku dan sesuai dengan hukum. Selain itu, KPU Lingga juga menaati surat KPU RI nomor 991. (wsa)