batampos.co.id – Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyambut baik bergabungnya sejumlah politikus Partai Demokrat. Mereka akan disiapkan tempat atau posisi khusus untuk memenangkan paslon itu pada Pemilu 2019.
’’Kami welcome, sangat terbuka dan berterima kasih atas dukungannya,’’ kata Wakil Ketua TKN KIK Abdul Kadir Karding saat ditemui setelah rapat di Posko TKN KIK Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/9).
Sekjen PKB itu menilai dukungan kepada Jokowi datang atas pertimbangan kinerja dan prestasi. Misalnya di Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung Jokowi karena mantan gubernur DKI Jakarta itu mampu menyelesaikan persoalan mendasar. Salah satunya infrastruktur yang selama puluhan tahun tidak terselesaikan. Begitu juga harga BBM dan bahan bangunan.
Selain gubernur Papua, Gubernur Banten Wahidin Halim secara informal sudah menyampaikan dukungan kepada Jokowi.
’’Pak Wahidin bersama rakyat Banten akan bersama kami mendukung Pak Jokowi,’’ tegas Karding.
Menurut dia, para politikus Demokrat yang bergabung ke TKN KIK akan disiapkan posisi khusus. Mereka yang masih menjabat kepala daerah akan masuk posisi pengarah teritorial. Sebab, mereka tidak boleh menjadi ketua tim pemenangan.
Wakil Sekretaris TKN KIK Raja Juli Antoni menambahkan, politikus Partai Demokrat yang sampai sekarang fixed masuk TKN KIK adalah mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar. Untuk posisi Lukas Enembe, pihaknya belum bisa menyampaikan kepada publik. Begitu juga Gubernur Jatim Soekarwo. Menurut Toni, ada tim khusus yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Soekarwo.
Selain menjadi pengarah teritorial, para politikus Partai Demokrat bisa menjadi pembina di tim kampanye daerah (TKD). Yang pasti, ucap Toni, jabatan mereka bukan sekadar aksesori, melainkan posisi yang mempunyai kewenangan melakukan mobilitas. ’’Posisi yang vital,’’ terang dia.
Dispensasi Partai
Sementara itu, Partai Demokrat memilih berhati-hati dalam menyikapi perbedaan dukungan pada pilpres di internal partai. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bahkan menegaskan tidak akan memberikan sanksi. Yang ada justru dispensasi kepada kader yang memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, sanksi tidak diberikan karena pihaknya tidak ingin suara partainya jeblok di daerah tersebut. Misalnya di Papua. Mayoritas kader di sana mendukung Jokowi.
’’Kader yang mendukung Jokowi mencapai 92 persen. Hanya 8 persen yang sejalan dengan DPP yang mengusung Prabowo,’’ katanya.
Karena itu, pihaknya lebih berpikir untuk menyelamatkan suara partai pada Pemilu 2019. Partainya tidak ingin mengorbankan para kadernya yang maju pada pemilihan umum legislatif (pileg) mendatang.
Ferdinand menambahkan, sebenarnya ada tujuh daerah yang ingin mendukung Jokowi. Namun, kata dia, hanya empat daerah yang mungkin diberi dispensasi. Sebab, jumlah kader yang mendukung Jokowi cukup besar di daerah tersebut. Selain Papua, ada Sulawesi Utara. Namun, Ferdinand enggan membuka dua daerah lain yang akan diberi dispensasi.
Ferdinand mengatakan bahwa saat ini Demokrat sedang mencari formula agar tidak dianggap main dua kaki. Namun, dia belum bisa menyampaikan formula seperti apa yang diterapkan. Intinya, DPP Partai Demokrat tetap mengusung Prabowo-Sandi pada pemilu mendatang. (lum/jun/c19/fat)