Iklan

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mewanti setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam teliti terkait utang. Setiap kegiatan yang menyisakan utang harus tercata di neraca utang.

“Semua harus masuk, supaya diawal 2019 nanti tidak ada masalah,” kata dia.

Ia menyebutkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah merupakan salah satu OPD yang harus betul-betul menjalankan arahan tersebut. Karena, akhir 2017 lalu, RSUD Embung Fatimah pernah tersandung permasalah pembayaran gaji jasa pengamanan (satpam). Saat itu, satpam-satpam sampai melakukan aksi protes menuntut empat bulan gaji, yakni dari bulan Mei sampai September 2017, yang sempat tidak terbayar.

“Itu dulu, tak terbayar karena proses awalnya keliru, dihentikan tapi orang kerja terus, nah kerjaan ini dianggap utang,” ucapnya.

Maka dari itu, ia menekankan, tidak hanya untuk RSUD Embung Fatimah, OPD yang lain juga memperhatikan hal ini. Agar tidak bermasalah dikemudian hari.

“Saya tidak ingin (kesalahan) yang sama terjadi lagi,” tegasnya.

foto: batampos.co.id / dalil harahap

Pendapat Walikota bukan tanpa alasan, untuk diketahui selain terkait gaji satpam, RSUD Embung FAtimah juga sempat mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti pembayaran utang sebesar Rp 3,54 miliar yang tidak tercatat di neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016.

Kemudian pembayaran utang kepada pegawai RSUD Embung Fatimah menurut neraca per 31 Desember 2016 atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp 8,64 miliar yang belum dibayar sampai dengan 2017. Serta tagihan utang pihak ketiga sebesar Rp 261,52 juta yang juga tidak tercatat pada neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016. (iza)

Advertisement
loading...