batampos.co.id – Proses verifikasi bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lombok terus berjalan kendatipun belum cepat. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai satu-satunya penyalur rekening bantuan baru menerbitkan 22 ribu buku tabungan.
Padahal, data terakhir versi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada sekitar 83 ribu rumah yang rusak baik kategori sedang, ringan, maupun berat.
Coorporate Secretary Bank BRI Bambang Tribaroto mengungkapkan pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam membantu pencairan dana bantuan Pemerintah untuk korban melalui pembuatan Rekening Buku Tabungan Bantuan Korban Bencana.
”Proses pembuatan Rekening dan Buku Tabungan sudah dilakukan secara intensif,” katanya kemarin (12/9).
Hingga 10 September 2018, Bank BRI mencatat data rumah yang terverifikasi dan masuk di BRI adalah sebanyak 22,118. Inipun masih dalam kategori rumah rusak berat (RB). Berdasarkan data terakhir dari BNPB, jumlah rumah rusak kategori berat (RB) adalah 32.970 rumah.
Dari jumlah tersebut, Bambang mengatakan sudah 22.116 ribu Buku Rekening yang sudah diterbitkan.
”Itu berarti, sudah sekitar 99,99 persen (dari data yang masuk,red) sudah diterbitkan dan siap disalurkan ke yang berhak,” ujarnya.
Bambang menambahkan, penerbitan buku tabungan dilakukan bahu membahu oleh 3 kantor cabang besar di Lombok, yakni kantor Cabang Mataram, Cabang Praya dan Cabang Selong. Sementara menurut Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, jumlah korban yang bantuannya cair belum berubah, yakni 5.293 Kepala Keluarga (KK).
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan dana untuk rehabilitas rumah rusak akibat gempa di Lombok. Hanya saja untuk pencairannya, menunggu verifikasi yang dilakuan oleh pemerintah daerah (Pemda setempat).
Agus menegaskan anggaran untuk rehabilitasi rumah rusak berat, sedang, dan ringan sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
’’Saya kira ini kan semua (menunggu, Red) verifikasi. Kita tunggu (verifikasi, Red) dari pemda,’’ katanya usai menghadiri peringatan HUT Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) di Jakarta kemarin (12/9).
Dia juga menduga ada kemungkinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memerlukan koridor atau acuan dalam pencairan dana rehabilitasi rumah rusak. Contohnya harus ada aturan bahwa pembangunan kembali rumah rusak perlu mempertimbangkan bagunan yang tahan gempa.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa update terbaru yang ada di Kemensos menyebutkan, total rumah yang dilaporkan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan menacpai 80 ribuan unit.
’’Data seminggu lalu ketika kami damping Presiden (ke Lombok, red),’’ jelasnya.
Dia mengatakan data rumah rusak berat itu kemungkinan masih bisa bertambah. Sebab pendataan, verifikasi, serta validasi bangunan rusak masih terus berjalan sampai saat ini. Terkait berapa besar anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk pembangunan rumah tersebut, Agus belum bisa menguraikannya. Dia menegaskan anggaran yang dikucurkan nantinya mengikuti hasil validasi berapa rumah yang rusak berat, ringan, dan sedang.
Selain itu Agus juga menjelaskan program rehabilitasi psikologi berupa trauma healing. Dia mengatakan tidak ada batas waktu untuk program trauma healing tersebut. Baginya ketika rumah korban gempa Lombok sudah dibangun bagus, namun orangnya masih belum siap secara psikologi, maka sama saja bohong.
Agus berharap ketika rumah hasil rehabilitasi sudah siap dihuni, warga secara psikologinya juga harus siap mendiaminya. Sehingga dengan adanya rumah baru tersebut, kondisi sosial ekonomi masyarakat korban gempa lombok bisa berangsur normal.(tau/wan/jpg)