batampos.co.id – Cakupan imunisasi measles rubella (MR) di Kepri tergolong rendah. Hingga 10 September lalu tercatat baru sekitar 34,5 persen dari total 209.792 anak di Kepri yang sudah mendapatkan imunisasi MR.
Selain di Kepri, cakupan imunisasi MR di beberapa provinsi di luar Jawa juga rendah. Seperti di Aceh, Riau, NTB, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara.
Dari 28 provinsi di luar Jawa hanya dua yang cakupan imunisasinya melebihi target 72 persen. Yakni, Papua Barat dan Bali. Selebihnya belum memenuhi target. Bahkan, di delapan provinsi memperoleh cakupan imunisasi di bawah 35 persen. Provinsi Aceh tentu saja menjadi yang terendah dengan hanya 6,88 persen.
Secara keseluruhan, ada 70 juta anak Indonesia yang menjadi sasaran imunisasi MR. separonya berada di Jawa dan sudah diimunisasi. Saat ini, masih ada hampir 32 juta anak di luar Jawa yang belum mendapatkan imunisasi MR.
Imunisasi MR dilakukan secara serentak selama dua bulan di 28 provinsi. Pada 30 September mendatang, target cakupannya adalah 95 persen.
’’Tentu kalau bisa ya 100 persen. Itu adalah hak semua anak,’’ tutur Direktur Surveilance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Vensya Sitohang di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (12/9).
Dengan kondisi yang ada saat ini, pihaknya akan berbicara lagi dengan para pakar, apakah masa imunisasi serentak memungkinkan untuk diperpanjang.
Untuk saat ini, pihaknya berupaya melibatkan berbagai kementerian lintas sektoral untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Harapannya, di 18 hari waktu yang tersisa masih bisa dilakukan imunisasi secara maksimal. Bila tidak segera dibentuk kekebalan komunitas melalui imunisasi, potensi penularan dua jenis penyakit itu sangat besar.
Kemenkes telah menyediakan vaksin dalam jumlah yang cukup untuk seluruh anak Indonesia. tentu beserta tenaga medisnya yang siap melaksanakan imunisasi. Sementara, kementerian lain diharapkan bisa ikut berperan sesuai tupoksinya masing-masing. Kominfo misalnya bsia memperbanyak sosialisasi program tersebut. sementara Kemendagri bsia mendorong pemda untuk berperan aktif.
Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pada prinsipnya kementeriannya beserta jajaran mendukung program tersebut.
’’(Pemda) sudah diminta untuk sosialisasi, menjelaskan pentingnya warga supaya sehat,’’ terangnya di Kemendagri kemarin. pihaknya sudah mengirim surat edaran kepada pemda untuk mendukung.
Seorang siswa SMPN 1 Bunguran Timur menutup wajahnya saat di imunisasi, Rabu (1/8).
Hal senada disampaikan Direktur Urusan Pemda III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Eduard Sigalingging. Usai pertemuan di KSP kemarin, dia menjelaskan bahwa sejak awal program itu bergulir, Kemendagri sudah menerbitkan surat edaran untuk para kepala daerah. Isinya permintaan untuk menduung program Kemenkes.
’’Tapi emmang untuk Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Kemendagri eblum mengeluarkan surat edaran lagi,’’ terangnya.
Karena itu, pascapertemuan di KSP pihaknya akan mengdorong kembali para kepala daerah untuk berperan aktif dalam mengawal program imunisasi MR. Khususnya, pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya masih minim.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menuturkan vaksinasi pada dasarnya adalah salah satu hak kesehatan anak. Karena berdasarkan justifikasi kesehatan, vaksinasi sangat berpengaruh pada kekebalan tubuh anak dari virus-virus tertentu.
”Vaksinasi itu merupakan kebutuhan hak anak dan harus dipenuhi. Saya kira pemeirntah dan Pemda harus bersama-sama memastikan kalau ada daerah tertentu yang katakanlah yang vaksinasinya gagal tentu ya harus dilaporkan,” ujar Susanto di kantor KPAI, Jakarta Pusat, kemarin (12/9).
Dia menyebut bila sebelumnya ada masyarakat yang khawatir dengan vaksin yang dianggap haram itu maka bisa merujuk pada fatwa MUI. Bahwa meskipun dianggap haram, tapi dengan kondisi kedaruratan memang diperbolehkan untuk dipakai. ”Orang tua juga harus memberikan pemenuhan itu, keluarga, negara tentu juga harus memastikan,” jelas dia.
Komisioner KPAI bidang Kesehatan dan NAPZA Sitti Hikmawatty menuturkan cakupan imunisasi yang tidak tuntas itu bisa berpengaruh pada kekebalan komunitas atau dikenal dengan istilah herd community. Semakin tinggi pencapaian cakupan imunisasi, maka komunitas tersebut semakin terlindungi.
”Kalau cakupannya rendah dibawah 60 % sekalipun bisa jadi kita harus ulang dari awal. Dan ini tentu selain terjadi pemborosan anggaran maka ancaman bayi bayi lahir dengan probabilitas terkena Rubella Congenital Syndrome (RCS) juga akan tinggi,” ujar alumni Akademi Gizi Bandung.
Apalagi cakupan dana untuk Jaminan Kesehatan Nasional yang masih kurang atau defisit. Nah, imunisasi atau vaksinasi itu merupakan langkah pencegahan agar RCS itu mewabah dan tentu berdampak pada biaya kesehatan yang tinggi.
Sedangkan campak dan rubella itu bisa mengakibatkan katarak pada bayi, bocor jantung, hingga keterlambatan mental. ”Berapa beban negara yang harus dikeluarkan untuk mengcovernya, terlebih bagaimana dengan nasib anak-anak ini dikemudian hari, selaku generasi penerus kita,” ungkap dia.
Pemerintah menggalakkan vaksin capmak dan rubella karena sifatnya yang penting. Sebab Indonesia masuk wilayah endemik campak dan rubella. Selain itu penyakit ini mudah menular dan tumbuh menjadi wabah.
Orang yang mudah terinfeksi adalah bayi baru lahir, balita, remaja, dan ibu hamil. Kemudian efek terkena penyakit campak dan rubella adalah radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), diare, kebutaan, bahkan bisa sampai kematian. Jika penyakit ini menyerang ibu pada awal kehamilan, bisa memicu keguguran atau kecacatan.
Beberapa daerah telah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit campak dan rubella. Diantaranya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Surat tersebut dikeluarkan setelah ada kejadian luar biasa peningkatkan kasus penyakit campak dan rubella di wilayah kota Banjarbaru.
Kasus yang terjadi adalah di Pondok Pesantren Darul Ilmi sebanyak 33 kasus, pondok pesantren Al Falah sebanyak 19 kasus, SMAN 2 Banjarbaru ada 9 kasus, dan di Poltekes Banjarbaru ada 10 kasus.
Dalam surat tersebut dinas kesehatan di lima kabupaten/kota diinstruksikan supaya meningkatkan cakupan imunisasi dampak dan rubella di atas 95 persen. Selain itu juga melaporkan kepada dinas kesehatan provinsi jika ada suspect campak dan rubella baru. Kelima kabupaten itu adalah Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. (byu/jun/wan)