Foto.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku dana bantuan dari pemerintah pusat terkait pembangunan Pasar Induk Jodoh belum ada.
“Iya belum, saya sudah ngomong sama pak Enggar (Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, red), lagi disiapkan nanti melalui KemenPUPR,” kata Rudi ketika ditemui di Bengkong, Kamis (13/9).
Soal informasi, Kemendag tidak bisa memenuhi keinginan Pemko Batam karena terkendala defisit anggaran, Rudi mengatakan masih banyak cara untuk mendapat bantuan sembari menunggu bantuan dari pemerintah pusat.
“Rudi akan berpikir dan Amsakar (Wakil Wali Kota Batam) juga berpikir, bagaimana duitnya ada,” ucap dia.
Ketika ditanya ada kemungkinan melibatkan swasta, mantan anggota DPRD Batam ini kembali menegaskan bahwa sebagai kepala daerah akan memikirkan berbagai kemungkinan agar pasar tersebut tidak terbengkalai dan pembangunannya terealisasi.
“Kita inikan dikasih akal untuk berpikir, seribu jalan ke Arab. Artinya, (dana) bisa darimana saja,” imbuhnya.
Termasuk soal sharing bersama Pemerintah Provinsi, Rudi mengatakan hal ini merupakan alternatif yang bisa saja dilaksanakan Pemko Batam. Menurutnya, pembangunan tak semata-mata dana dari pemerintah.
“Tak boleh semata-mata uang APBD Kota, APBD provinsi ataupun pusat atau APBN. Cari yang lain kalau tak ada, jalanlah negara ini,” paparnya.
Bukannya baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sedang terkendala dana atau defisit? soal ini ia kembali menegaskan akan mencari cara untuk merealisasikan pembanguna pasar yang direncanakan menampung ribuan PKL sekitar Jodoh dan Nagoya tersebut.
“Pandai-pandailah kami cari,” sebut dia.
Sementara sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Zarefriadi mengatakan melibatkan swasta adalah slah satu pilihan. Namun pihaknya belum memikirkan hal tersebut dan masih mengusahakan dana pemerintah. Pendanaan pembangunan pasar yang bersumber dari pemerintah memungkinkan kendali penuh terhadap pasar tersebut. Sementar jika dikerjasamakan dengan swasta akan berbeda, tentunya porsi kendali akan berkurang.
“Usahakan dulu dibangun pemerintah karena layanan publiknya bisa lebih baik. Kalau orang lain yang bangun, kendalinya tak sepenuhnya kita (pemerintah) lagi,” paparnya. (iza)