Iklan
KPU Karimun saat melakukan rapat kerja dengan parpol di Hotel Alisan, Karimun, Senin (17/9). (Foto: Dokumentasi KPU Karimun untuk Batam Pos)

batampos.co.id – Waktu penepatan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Karimun tinggal menghitung hari. Namun, di dalam data KPU, masih ada bakal calon legislatif (bacaleg) yang belum melengkapi berkas administrasi. Sehingga nama bacaleg tersebut akan dicoret jika tidak melengkapi berkas hingga Rabu (19/9) besok.

”Memang ada satu orang bacaleg dari salah satu partai politik yang belum meleng-kapi syarat sebagai bacaleg. Khususnya, surat keterangan berhenti sebagai aparatur sipil negara (ASN). Memang, surat pernyataan dari pribadi Bacaleg yang dimaksud sudah kita terima. Namun, dari institusi pemerintah, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum ada,’’ ujar Ketua KPU Kabupaten Karimun Eko Purwandoko, Senin (17/9).

Kalau sudah dicoret, lanjutnya, tidak boleh diganti dengan bacaleg lain. ”Kami sudah sampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Namun, sampai hari ini (kemarin, red) belum kita terima surat resmi pemberhentian sebagai ASN,” paparnya.

Menyinggung tentang penundaan pengumuman DCT sehubungan dengan adanya putusan MA, Eko menyebutkan sampai dengan saat ini tidak ada surat dari KPU pusat untuk menunda pengumuman DCT.

”Selain itu, perlu kita sampaikan bahwa untuk bacaleg DPRD Kabupaten Karimun tidak ada mantan koruptor atau mantan narapidana pencabulan anak di bawah umur serta mantan terpidana narkoba. Untuk itu, kita akan tetap mengumumkan DCT pada Kamis nanti,’’ ungkapnya.

Dua Parpol Tak Ikut Rapat Sinkronisasi

Sementara itu, Senin (17/9) kemarin KPU Karimun melakukan rapat kerja sinkronisasi rancangan DCT DPRD Karimun di Hotel Alisan, Karimun. ”Hanya dua parpol yang tidak ikut yaitu PBB dan PPP, tidak ada pemberitahuan kenapa tidak dapat hadir. Selain itu Bawaslu Karimun dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karimun juga tidak hadir karena ada kegiatan lain,’’ jelas Eko.

Padahal, rapat kerja sinkronisasi tersebut untuk memastikan kelengkapan berkas persyaratan nama bacaleg dari masing-masing parpol sebelum ditetapkan DCT, Kamis (20/9) nanti.

Kegiatan tersebut juga disejalankan dengan sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum kepada Partai Politik (Parpol) pada Minggu 23 September hingga 13 April 2019. Dimana, KPU Karimun nantinya akan membantu parpol untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai format yang dikirimkan oleh masing-masing Parpol.

”Sekarang KPU yang menyediakan APK, untuk parpol mendapatkan 10 spanduk dan 16 baliho. Bagi DPR dan DPRD, 10 spanduk untuk DPD dan Pilpres juga dapat spanduk dan baliho,’’ tuturnya.

Sedangkan, tempat-tempat yang diperbolehkan untuk kampanye belum ada pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun. Padahal, pihak KPU Karimun sudah menyurati Pemkab Karimun agar segera menetapkan wilayah titik-titik mana saja yang diperbolehkan di setiap kecamatan. “Kita tinggal menunggu informasi dari Pemkab Karimun saja,” tutupnya. (san/tri)