Warga Batam, Tarif Listrik Terancam Naik 10%Rencana kenaikan harga jual gas bumi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat PT PLN Batam mulai ancang-ancang menaikan tarif listrik. Anak perusahaan PT PLN (Persero) itu memproyeksikan kenaikan tarif bisa mencapai 10 persen.
Kepala Departemen Perencanaan PLN Batam, Kirana, mengatakan kenaikan tarif listrik itu rencananya akan diberlakukan secara bertahap. Menyesuikan skema kenaikan harga gas bumi yang juga berlaku bertahap.
“PLN Batam merupakan subsidiary PLN (Persero) yang tidak menerima subsidi dari pemerintah, tapi mengikuti tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan harga yang berlaku mengikuti harga pasar,” kata Kirana di acara diskusi Kadin Kepri yang membedah kenaikan harga gas di Hotel Harris Batam Center, Senin (17/9).
Menurut Kirana, di tahap awal harga gas bumi diperkirakan naik 25 persen. Dengan kondisi ini PLN Batam akan menaikkan tarifnya sebesar 5 persen.
“Dan jika (harga gas) naik lagi menjadi 49 persen pada tahap kedua, maka tarif listrik akan naik lagi lima persen,” paparnya.
Kirana menjelaskan, kenaikan tarif listrik akibat kenaikan harga gas bumi ini memang tak bisa dihindari. Sebab saat ini sekitar 70 hingga 75 persen listrik di Batam dipasok oleh pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Sedangkan 30-25 persen sisanya dipasok oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Jika harga gas naik maka akan mengubah struktur cost kami secara signifikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kirana juga menegaskan kenaikan harga gas bumi secara otomatis akan meningkatkan biaya pokok produksi (BPP) PLN Batam. Perkiraannya naik antara 6 sampai 10 persen.
Dalam kondisi seperti itu, idealnya, PLN Batam juga harus menaikkan tarifnya sesuai kenaikan biaya produksi. Namun, menurut Kirana, pihaknya tidak bisa serta merta menaikkan tarif listrik hingga 10 persen karena kondisi perekonomian di masyarakat saat ini kurang mendukung.
“Melihat kondisi saat ini, berat jika dilakukan penyesuaian tarif dalam waktu dekat ini,” katanya.
Pihak PLN Batam, kata Kirana, juga mempertimbangkan dampak gejolak sosial yang mungkin timbul jika tarif listrik naik. Apalagi, biasanya, kenaikan tarif listrik akan memicu kenaikan harga kebutuhan lainnya.
Sedangkan Sales Area Head Perusahaan Gas Negara (PGN) Batam, Amin Hidayat, mengatakan PGN hanyalah operator yang bertugas menjalankan regulasi dari pemerintah pusat. PGN tidak bisa menentang pemerintah meskipun Ditjen ESDM akan segera menaikkan harga gas.
“Kami patuh terhadap regulasi. Kami tak akan bergerak jauh dari itu. Seluruhnya dari pemerintah,” ungkapnya.
Amin mengaku sudah mendengar rencana kenaikan harga gas ini. Namun ia belum bisa memastikan berapa persentase kenaikannya.
“Kata SKK Migas mungkin naik, tapi besarannya belum tahu. Ada diskusi mengenai ini dan kami masih hanya menunggu saja,” ungkapnya lagi.
Secara garis besar, kata Amin, PGN telah mengalokasikan tiga pasokan gas ke area Batam. Pertama Cophi (conoco philips) Batam I – IPP dengan kontrak 0-27 BBTUD sampai dengan Oktober 2018 untuk proses hulunya. Baru Cophi Batam I-Industri dengan kontrak 27-50 BBTUD hingga Oktober 2018 untuk proses hulunya dan Cophi Batam II-PLN dengan kontrak 0-12 BBTUD hingga Juli 2019.
“Alokasi gas untuk industri adalah alokasi gas yang berasal dari IDLP dan Cophi Batam I dan akan berakhir di Bulan Oktober 2018,” jelasnya.
Sektor Industri Terpukul
Selain pembangkit listrik, kenaikan harga gas bumi juga akan berdampak pada sektor industri yang telah menggunakan gas alam sebagai bahan bakar primernya. Sebab harga gas industri juga diperkirakan akan ikut naik.
Mewakili Panbil Industrial Estate, Suyono Saputro mengatakan harga gas industri diperkirakan naik dari 2,60 dolar Amerika menjadi 3,50 dolar Amerika untuk volume gas 27,27 hingga 50 BBTUD.
“Makanya ada ide untuk menaikkan tarif industri. Tapi jika seperti itu, maka tarif gas di Batam akan lebih tinggi dari Singapura. Kita harus mencari solusi,” ungkap Suyono saat hadir dalam diskusi membedah kenaikan harga gas di Hotel Harris Batam Centre, Senin (17/9).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Kadin Kepri Achmad Makruf Maulana. Ia khawatir, rencana kenaikan harga gas bumi ini akan mengganggu iklim investasi di Batam yang menurutnya tengah tumbuh.
“Saya imbau agar jangan naikkan tarif. Karena saat ini industri tengah bergelora. Di tempat saya saja ada penambahan daya listrik 20 megawatt. Sedangkan di Tanjunguncang dan Sekupang ada penambahan daya 4 megawatt,” katanya.
Makruf mengatakan, saat ini kenaikan harga gas dan tarif listrik tak bisa diterima lagi kalangan industri. “Karena nanti Batam bisa menjadi kota yang mahal dan itu membuat kota ini tidak kompetitif lagi,” ucapnya.
Ia kemudian mengusulkan agar gas dari Natuna bisa dikelola oleh pemerintah daerah (pemda). Selama ini pengelolaan gas dikuasai asing sehingga dianggap menyebabkan kerugian bagi dunia usaha di Batam.
Contohnya selama ini PGN bertransaksi dengan dolar saat membeli gas dari ConocoPhillips. Sehingga ketika terjadi penguatan dolar Amerika terhadap rupiah seperti saat ini, maka harga jual gas bumi di dalam negeri juga akan terdampak.
“Conoco dan PGN sudah menyalahi aturan Bank Indonesia dan tidak menghormati kedaulatan rupiah di dalam negeri. Kami akan laporkan keduanya ke polisi,” ujar Makruf.
Terkait hal ini, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan BI memberikan kelonggaran kepada PGN terkait kewajiban transaksi dalam rupiah ini. BI memberikan kesempatan hingga tahun 2026 bagi perusahaan yang masih terikat perjanjian internasional sehingga harus bertransaksi pakai dolar di dalam negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Gusti mengaku belum bisa menggambarkan secara spesifik mengenai dampak dari kenaikan harga gas. “Tapi yang jelas penguatan dolar terhadap rupiah saat ini ikut menyumbang peluang kenaikan harga gas,” katanya.
Sementara Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta harga gas bumi tidak dinaikkan. Sebab kenaikan harga gas akan berdampak pada banyak sektor kehidupan di masyarakat. Salah satunya akan berimbas pada naiknya tarif listrik.
“Dulu saya pernah terapkan untuk listrik dan itu posisi yang sulit bagi saya,” ujarnya.
Kenaikan tarif listrik, kata Nurdin akan menimbulkan efek domino yang panjang. Di antaranya akan menaikkan sejumlah harga dan berdampak pada melambungnya inflasi. “Ini pasti akan membuat Kepri tidak kondusif lagi,” katanya. (leo)