Iklan
Anggota jibom Brimob Polda Kepri berusaha menjinakan tas yang diduga bos saat pra simulasi pengaman pemilu Presiden dan Wakil Presiden di jalan Engku Putri Batamcenter, Selasa (18/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 1.621 aparat dari lintas instansi dikerahkan untuk mengamankan jalannya pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) di wilayah Kepri tahun 2019 mendatang. Persiapan diawali dengan simulasi pengamanan yang digelar di lapangan Engku Putri Batam Center, Batam, Selasa (18/9/2018).

Kepala Biro Operasional (KaroOps) Polda Kepri, Kombes Yerry Oskag, mengatakan simulasi pengamanan kemarin akan dilanjutkan dengan gelar pasukan yang akan dilaksanakan hari ini, Rabu (19/9). Gelar pasukan dilakukan untuk menguji kesiapan aparat dalam mengamankan pesta demokrasi tahun depan.

“Gelar pasukan ini diadakan serentak se-Indonesia,” kata Yerry Oskag, Selasa (18/9).

Dalam gelar pasukan tersebut, pihaknya akan kembali menampilkan simulasi yang mengambarkan pola pengamanan pada setiap tahapan pemilu. Sebab setiap tahapan pemilu memiliki potensi gangguan yang berbeda-beda. Sehingga pola pengamanannya pun tak sama.

“Kalau masa kampanye kami memiliki beberapa simulasi. Tapi saat pencoblosan, tentu lain lagi potensi gangguan keamanannya. Begitu juga saat penghitungan suara,” ungkapnya.

Selain simulasi pola pengamanan pemilu, Yerry mengatakan pihaknya juga menyiapkan beragam opsi simulasi untuk gangguan keamanan yang tidak terduga. “Contohnya ancaman bom, kami sudah melatih anggota kepolisian agar siap menghadapi segala kemungkinan yang ada,” ungkapnya.

Yerry menegaskan pihaknya akan mematangkan proses simulasi ini. Sebab dengan persiapan yang matang, maka semua aparat yang terlibat akan dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik saat hari H nanti.

“Nanti mereka tidak ragu lagi harus bertindak seperti apa, koordinasinya ke siapa, jadi lebih mudah mengatasi semua kemungkinan,” ujarnya.

Selain simulasi di lapangan, jajaran Polda Kepri juga telah menjalani pelatihan teori. Pelatihan ini banyak fokus pada aturan perundang-undangan terkait pemilu. Misalnya terkait gugatan dan persoalan hukum yang mungkin timbul setelah proses pemilu usai.

“Baik permasalahan hukum maupun lapangan, sudah kami persiapkan sedini mungkin,” ujarnya. (ska)