batampos.co.id – Harapan awal pembentukan PT Pelabuhan Batam Indonesia (PBI) – Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Batam 2014 silam guna menambah pundi pendapatan daerah, namun nyatanya berbanding terbalik dengan hasil yang nihil. Justru, modal awal Rp 2 miliar hanya tersisa hampir 50 persen.
“Saya lupa angka persisnya, sekarang tersisa 1 komaan (Rp 1 miliar lebih),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama (Komut) PT PBI-BUP, Abdul Malik, kemarin.
Soal besaran ini, informasi yang didapatkan Batam Pos, modal BUP hanya tersisa Rp 1,1 miliar karena terkuras biaya operasionalisasi. “Iya, kayaknya sekitar itu,” tambah dia.
Malik menyebutkan, BUP memang tidak memiliki kegiatan. Maka tidak heran sumbangsih badan usaha tersebut ke pendapatan daerah tidak ada. “Kegiatannya tak ada, yang jelas tidak ada deviden dari BUP, setahu saya yang ada deviden hanya PT Pembangunan (BUMD Batam),” ucapnya.
Sementara itu di KUA-PPAS 2018 Perubahan, tertera target deviden PT PBI sebesar Rp 850 juta, angka tersebut sama dengan target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2018 Kota Batam. Dikonfirmasi soal ini, Malik menerangkan di APBD murni memang ada target tersebut, namun belakangan di APBD Perubahan ditiadakan.
“Kemarin direktur lama APBD Perubahan sudah kami nol kan kok. Saya akan cek lagi, intinya di APBD Murni tidak ada, saya kebetulan memang baru pulang haji,” papar dia.
Tidak adanya sumbangsih BUP Batam juga diakui Ketua TIm Anggaran Pemko Batam yang juga Sekretaris Kota Batam Jefridin. Bahkan, ia memebanrakan jika dana awal BUP sudah berkurang walau pada prinsipnya ia tidak hafal betul berapa modal tersebut berkurang.
“Sepersen pun belum ada deviden yang masuk ke kas daerah. Modalnya juga, kayaknya sudah berkurang sedikit, karena hampir lima tahun belakangan mereka pakai modal itu,” imbuhnya.
Pria yang juga Plt Komut PT Pembangunan Batam – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini menerangkan hal ini justru berbeda dengan capaian BUMD Batam yang kini direktur utamanya sedang dilelang sembari menunggu perpanjangan jabatan direktur utama yang sedag mejabat, Hari Basuki. Menurutnya, BUMD Batam sudah menyetor deviden hingga Rp 5 miliar.
“Makanya audit BPK terhadap BUMD itu WTP. Hanya saja sekarang yang diributkan orang masalah direksi dan pengembangan usaha saja,” kata dia.
Tidak hanya pimpinan BUMD Batam yang sedang dicari, BUP juga kini sedang dicari. Hanya saja sudah dua kali dibuka seleksi tak ada yang berminat menjadi Direktur Utama. Sekadar diketahui selama ini BUMD Batam dipimpin Falaisuf. “Makanya kami mau konsultasi ke Kemenerian Dalam Negeri, apakah walikota atau pemegang saham bisa tunjuk langsung atau tidak,” imbuhnya.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku tidak ingin berkomentar banyak, karena aturan penunjukan langsung belum ia ketahui. Ditanya apakah dirinya telah mempersiapan calon khusus, Rudi hanya menggeleng. Tetapi ia mengaku ingin betul-betul mencari sumber daya manusia yang mumpuni untuk memimpin BUP.
“Kasih saran ke saya kira-kira siapa yang bagus . Bantu saya,” ucap Rudi.
Soal BUP Batam, mantan Ketua Komisi II DPRD Batam Yudi Kurnain mengatakan, BUP Batam dibentuk dengan segudang harapan. Tak tanggung-tanggung prospeknya ratusan miliar yang meliputi rencana bidang usaha dari shipping, crane, bongkar muat hingga tank celaning.
“Sekarang saya sudah tidak paham. Dulu, belajar dari keberhasilan BUP di Surabaya,” kata Yudi yang kini bertugas di Komisi I DPRD Batam ini.
Sementara sejumlah anggota Komisi II DPRD Batam hemat komentar. “Gelap gulita,” kata anggota Komisi II Uba Ingan Sigalingging saat ditanyai soal BUP Batam. (iza)