batampos.co.id – Untuk kesekian kalinya pertemuan yang digelar tim terpadu dengan pedagang pasar induk tak menemukan jalan keluar, Selasa (2/10). Artinya pemerintah batal merevitalisasi bangunan tersebut karena para pedagang masih enggan pindah.
Dalam pertemuan itu, para pedagang tetap keberatan pindah ke kios sementara. Alasanya, masih sama, yakni tak punya uang lagi untuk membayar sewa kios. Sebab, di lokasi baru tersebut mereka harus memulai usaha dari 0 yang berujung pada kerugian.
“Jika kami pindah akan mengalami kebangkrutan. Kami harus memulai semuanya dari awal. Namun di sini kami diminta membayar sewa,” ujar salah satu perwakilan pedagang Abdurahman kepada tim terpadu, kemarin.
Tak hanya itu, para pedagang juga mempertanyakan sisa lahan pasar induk. Kenapa yang diserahkan ke Pemko hanya 1,5 hektar saja. Padahal dulunya luas pasar induk itu 4,9 hektar.
“Sisanya kemana. Tolong BP (Badan Pengusahaan) Batam bantu kami juga, kami tak sanggup dilimpahkan ke pihak ketiga dan harus membayar sewa tiap bulannya,” jelas Abdurrahman.
Dikatakannya, para pedagang ingin dialokasikan ke lahan kosong. Mereka pun menyanggupi untuk membangun sendiri bangunan tersebut hingga gedung pasar induk baru selesai dibangun.
“Kami siap dialokasikan ke lahan strategis dan kami akan bangun sendiri. Jangan libatkan pihak ketiga, kami ingin selalu bergandengan dengan pemerintah,” imbuhnya lagi.
Ketua Tim Terpadu Kota Batam Yusfa Hendri mengatakan rapat kesekian kalinya itu tetap tak menemukan hasil. Para pedagang malah membahas sejarah pasar induk yang sebenarnya belum menjadi kewenangan Pemko saat ini.
“Yang diserahkan ke kami hanya 1,5 hektar beserta gedung. Mengenai sisa lahan yang disebut itu kami tak tahu,” Jelas Yusfa.
Bahkan Yusfa mengaku Pemko Batam tak bisa menyanggupi permintaan pedagang yang ingin dialokasikan ke lahan kosong. Sebab, Pemko tak memiliki lahan lagi.
“Di kawasan Nagoya dan Batuampar ini tak ada lagi lahan kosong. Semua sudah milik pengembang. Kecuali memang pedagang punya ide untuk lahan mana. Mungkin Pemko bisa memfasilitasi ke pemilik lahan,” jelas Yusfa.
Dianjut Yusfa, pada pertemuan kemarin pihaknya berharap menemukan jalan keluar. Sehingga Dinas pasar bisa segera merevitalisasi pasar induk untuk pembangunan gedung baru. Apalagi pertemuan itu sudah yang kesekian kalinya.
“Ini sudah pertemuan kesekian kalinya, namun tak juga ada hasil,” tegas Yusfa.
Menurut dia, tim terpadu dalam waktu dekat akan rapat bersama untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Sebab, jika terus diundur, pembangunan pasar induk tak akan jadi.
“Makanya kami rapat dulu dengan tim terpadu untuk menentukan sikap selanjutnya,” pungkas Yusfa.
Sementara Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta para pedagang menanyakan langsung sisa lahan pasar induk yang diklaim pedagang seluas 4.9 hektar. Sebab yang diserahkan ke Pemko hanya 1,5 hektar.
“Tanya ke BP Batam, kami hanya menerima 1,5 hektar,” ujar Rudi.(she)