x.batampos.co.id – Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menyedot anggaran besar. Belum lama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana Rp 560 miliar untuk penanganan Palu dan Donggala, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengajukan dana tambahan sebesar Rp 500 miliar ke Kemenkeu, Senin (8/10/2018).
Kabar permintaan dana siap pakai ke Kemenkeu itu disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Willem Rampangilei di kantornya, Senin (8/10). Willem menjelaskan dana siap pakai yang sudah cair sebelumnya, telah digunaan untuk misi tanggap darurat di Palu dan daerah lain yang terdampak.
’’Tambahan anggaran kami sudah mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Kami mengusulkan anggaran Rp 500 miliar untuk tahap awal,’’ jelasnya.
Dia berharap suntikan dana setengah triliun rupiah tersebut bisa merampungkan proses tanggap darurat. Willem juga menjelaskan proses tanggap darurat di Sulteng sudah menuju masa peralihan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dia menjelaskan tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 11 Oktober. Sehingga pada 10 Oktober besok, BNPB bersama jajaran pemda setempat bakal melakukan rapat koordinasi dan evaluasi. Inti dalam rapat tersebut adalah, apakah masa tanggap darurat diperpanjang atau tidak.
Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan fase tanggap darurat diperpanjang melebihi jadwal. Di antaranya adalah kondisi kapasitas pemerintah daerah dalam hal penanganan pengungsi. Kemudian juga terkait perbaikan-perbaikan yang bersifat darurat. ’’Yang berhap menetapkan (status tanggap darurat diperpanjang atau tidak, red) adalah pemda,’’ tutur dia.
Ketua Sub Satgas Luar Negeri Pendampingan Pusat BEncana Gempa Sulteng Kemenko Polhukam Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastono mengatakan untuk bantuan uang tunai dari luar negeri, skemanya ada dua. Kucuran sumbangan atau bantuan dana dari pemerintah, maka masuknya ke rekening BNPB. Sedangkan bantuan dana dari LSM atau NGO asing, masuknya ke rekening PMI.
Di antara negara yang sudah berkomitmen membantu Indonesi adalah Korea Selatan sebesar USD 1 juta. Kemudian dari Uni Eropa sebesar 1,5 juta Euro dan dari Jerman sebesar 1,5 juta Euro juga. Sumbangan dana yang masuk ini tidak hanya digunakan pada masa tanggap darurat saja. Tetapi juga untuk fase rehabilitasi atau rekonstruksi.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya sudah membahas mengenai permintaan dana bencana Sulteng dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, pemerintah selalu terbuka dengan permintaan anggaran cadangan yang sewaktu-waktu harus dicairkan (on call).
Permintaan pencairan dana dengan sistem on call ini disediakan terutama sebagai dana darurat jika terjadi risiko-risiko bencana. Anggaran ini tidak secara langsung masuk dalam pagu anggaran operasional BNPB. Namun jika BNPB membutuhkannya untuk penanganan bencana, pemerintah akan langsung mencairkan.
“Karena, (dana) on call itu penting untuk mereka bisa melakukan operasi. Tapi itu sifatnya adalah kedaruratan,” tuturnya.
Perempuan yang kerap disapa Ani itu menambahkan, pemerintah juga tidak akan mempersulit BNPB. Hanya, pemerintah memang terlebih dulu harus melihat detail pengajuan anggarannya. Pemerintah berjanji proses ini tidak akan berlangsung lama.
“Kalau memang ada evidence-nya (buktinya) ya diberikan,” tutup Ani. (wan/rin)