batampos.co.id – Kasus penimbunan 15 ribu ton limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh PT Haikki Green di Kabil, Batam, akhirnya sampai ke DPRD Batam. Senin (8/10) kemarin, Komisi III DPRD Batam menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Haikki Green dan pihak-pihak terkait.

Dalam rapat tersebut terungkap, PT Haikki Green memang memiliki izin pemanfaatan limbah B3 jenis karbit itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Izin tersebut berlaku selama lima tahun sejak 2016 lalu. Sesuai izinnya, PT Haikki Green boleh memanfaatkan limbah tersebut untuk bahan campuran batako dan paving blok.

Karenanya, Komisi III DPRD Kota Batam meminta PT Haikki Green untuk menghabiskan 15 ribu ton limbah B3 itu dalam tiga tahun waktu yang tersisa.

“Ya dalam waktu dekat harus selesai semua itu. Bagaimanapun caranya,” kata Ketua komisi III DPRD Kota Batam Nyanyang Haris Pratamura, kemarin.

Menurut Nyanyang, untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kota Batam juga akan memanggil tiga perusahaan penghasil limbah karbit tersebut. Ini untuk mendudukkan dan merumuskan permasalahan yang ada.

Anggota komisi III DPRD Kota Batam Jeffry Simanjuntak juga meminta PT Haikki Green untuk bisa bertindak cepat untuk mengatasi timbunan limbah tersebut.

“Jadi izin manfaat PT Haikki Green ini adalah lima tahun sejak 2016 lalu. Artinya masih ada waktu beberapa tahun lagi. Ini harus dimanfaatkan oleh perusahaan,” katanya.

Ia menyarankan PT Haikki Green mengurus izin pemanfaatan baru. Sehingga limbah B3 itu tidak hanya digunakan untuk bahan campuran batako atau paving blok. Dengan begitu, tumpukan 15 ribu ton limbah itu akan cepat habis.

Kepala Kantor Air dan Limbah Badan Pengusahaan (BP) Batam, Binsar Tambunan

Sementara itu, Kepala Kantor Air dan Limbah Badan Pengusahaan (BP) Batam, Binsar Tambunan, mengaku sudah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan kepada PT Haikki Green agar segera menghabiskan limbah tersebut. Namun dalam waktu hampir tiga tahun belakangan, tumpukan limbah hanya berkurang sekitar 4.000 ton.

“Kalau yang saya tahu dulunya itu ada 19 ribu ton tetapi sekarang tinggal 15 ribu ton. Artinya ada progres. Ya kita berharap ada izin pemanfaatan lain,” katanya.

Kabid Pengelolan Limbah BP Batam Iyus mengatakan hal senada. Menurut dia, PT Haikki Green sebaiknya mengurus izin pemanfaatan lain, misalnya untuk bahan campuran pembuatan beton dan sebagainya.

“Kalau izinnya ada. Itu untuk batako. Makanya harus cepat untuk urus izin agar bisa dimanfaatkan selain Batako,” katanya.

Sedangkan Masrial dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menyebut pihaknya terus melakukan pengawasan. Ia juga menegaskan perusahaan tersebut memiliki izin penimbunan dan pemanfaatan limbah B3.

“Nah masalah lambatnya, masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu, maka penindakan dari Kementerian LHK bisa dilakukan,” katanya.

Sementara itu komisaris PT Haikki Green Heri Santoso mengakui pemanfaatan limbah B3 memang lambat. Selain karena sektor pemanfaatannya terbatas untuk batako dan paving blok, alat yang dimiliki PT Haikki Green juga minim.

“Jadi kami tidak diam. Dan kami punya izinnya semua. Kami akan terus minta izin ke kementerian untuk pemanfaatan lain,” terangnya.

Menurut Heri, saat ini limbah tersebut tidak pernah mencemari lingkungan. Tentunya karena ditempatkan di tempat yang aman yang sudah dalam pengawasan BP Batam.

“Intinya, bagaimana pun caranya, kami akan berupaya agar limbah ini selesai sebelum izin pemanfaatan berakhir. Jadi kami bukan main-main. Kami minta bantuan dari semua pihak,” tutupnya. (ian)