batampos.co.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Batam hanya digelar di Kantor UPT BKN Kepri di lantai 5 Gedung Bersama Pemko Batam. Tes akan digelar 26 Oktober hingga 17 November 2018.
“Tes yang di Batam cukup di UPT. Sudah kami perhitungkan, sehari bisa 250 orang” kata Kepala Regional (Kanreg) BKN XII BKN Pekanbaru, Andrayati, Selasa (16/10).
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN (UPT) BKN Kepri Andri Febrian menjelaskan, jumlah peserta harian tersebut memperhitungkan jumlah komputer yang ada di UPT yakni 50 unit.
“Sehari ada lima sesi, makanya 250 perhari,” terangnya.
Tes di Batam, lanjut dia, tidak melayani peserta dari daerah lain. Karena berdasarkan perhitungan, antara kemampuan layanan di UPT sesuai dengan jumlah pelamar di Batam. Diketahui setelah diverifikasi, jumlah pelamar mencapai 6.350 pelamar (sebelum verifikasi 6.741 orang).
“Jumlah pelamar dan yang bisa dilayani cukup, tak bisa masuk dari daerah lain,” imbuhnya.
Berbeda dengan titik di Batam, ia mengungkapkan titik tes di Tanjungpinang akan diperuntukkan bagi tes daerah lain juga yakni oleh tiga daerah, di antaranya Bintan, Tanjungpinang dan Lingga ditambah Pemerintah Provinsi.
“Komputer di titik sana (Tanjungpinang) banyak, ada sekitar 250an unit. Jadi bisa bergilir,” kata dia.
Ia mengatakan, di Kepri hanya dua titik tersebut yang pengadaan tes oleh BKN langsung. Artinya segala persiapan perlengakapan disediakan BKN.
Sementara, Natuna dan Anambas
dari awal sudah disiapkan untuk menyelenggarakan tes secara mandiri di daerah masing. Artinya pemerintah daerah setempat menyiapkan laboratorium komputer sesuai standar BKN. Tetapi server dan penunjang lain akan dibawa tim BKN.
“Peserta dari sana mau ke Batam atau ke Tanjungpinang pun, jadi mahal pengeluaran mereka,” ucap dia.
Ia menambahkan, pihaknya berkeyakinan tidak ada kendala terkait tes yang kelak akan menggunakan sistem komputer (CAT). “Inshaa Allah tidak ada kendala, semua sudah standar. Tim program, segala macam sudah ada,” paparnya.
Soal pelaksanaan tes, Andri mengatakan pada prinsipnya tak mengatur ujian per formasi, maka jika dicampur tidak masalah. Hanya saja pihaknya menyerahkan ke pemerintah daerah jia ingin menggelar sesuai dengan formasi.
“Kalau mau, bisa juga, silahkan,” pungkasnya. (iza)