batampos.co.id – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Batam tahun 2019 mendatang menganggarkan sekitar Rp 2,3 Miliar untuk pembangunan 75 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batam.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Hasyima merinci total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk RTLH perkotaan dan pesisir. Di mana ada sekitar Rp 735 juta untuk 25 rumah di perkotaan dan sekitar Rp 1,6 miliar untuk RTLH di pesisir dan perbatasan.
“Jadi totalnya ada sekitar 75 rumah yang kita upayakan. Dan semua akan didata oleh pihak kelurahan nantinya,” ujarnya di gedung DPRD Batam, Rabu (18/10) malam.
Hasyima mengatakan program ini setiap tahunnya memang masuk dalam anggaran Pemko Batam. Di mana tahun ini pengerjaanya juga sudah mulai dilakukan pembangunan fisik.
“Kalau untuk tahun ini sudah mulai dikerjakan. Lelang sudah selesai. Dan kita yakin di tahun ini akan selesai sebelum akhir tahun,” katanya.
Ia mengatakan tahun ini ada sekitar 100 unit rumah yang diperbaiki. Dimana pengerjaannya dilakukan swadaya bersama masyarakat. Untuk pembangunan tiap rumah hanya diupah dengan tukang sekitar Rp 3 juta per unit,” kaatanya.
Sementara itu, ketua komisi IV DPRD Kota Batam Joko Mulyono mengatakan pembangunan rumah tidak layak huni ini haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana dalam setiap pemilihan warga yang berhak mendapatkan haruslah objektif.
“Jadi ini harus objektif. Pendataan harus dilakukan dengan baik. Jadi yang mendapatkan program ini haruslah yang benar-benar membutuhkannya,” katanya.
Ia mengakui saat ini memang masih banyak warga yang tinggal di rumah yang butuh perbaikan. Di mana setiap tahunnya jumlahnya terus berkurang dengan adanya program RTLH tersebut. (ian)