batampos.co.id – Subsidi untuk masyarakat terkait tarif angkutan Trans Batam disebut merupakan tugas pemerintah dalam rangka menjamin masyarakat dapat merasakan angkutan yang laik.
Kepala UPT Batam Bambang Sucipto mengatakan, dalam hal ini pemerintah diharuskan berperan. Apalagi, kata dia, merujuk pada kondisi di lapangan, swasta belum mampu menyediakan angkutan serupa yang laik.
“Dan, kalau tarif dinaikkan sesuai standar misal Rp 8 ribu, mungkin masyarakat belum mau pakai angkutan umum,” kata dia.
Untuk diketahui operasionalisasi Trans Batam dikerjasamakan dengan operator swasta. Hanya saja, pendapatan Trans Batam akan masuk langsung ke kas daerah.
Dalam prakteknya, pemungutan tarif moda transportasi ini ada dua opasi. Pertama, bagi warga yang memiliki kartu Brizzi bisa langsung mengesek pada alat yang disiapkan petugas (kondektur).
Kedua, warga bisa membayar secara tunai dan petugas akan memberikan struk pembayaran yang tercetak dari alat yang disediakan petugas. Nominal yang terbayar juga akan tercatat di sistem sesuai dengan struk yang dikeluarkan, dengan ini tidak ada celah bagi petugas neko-neko.
“Pakai kartu Brizzi (yang dikerjasamakan dengan Bank BRI). Kebetulan rekening Trans Batam di BRI, langsung masuk ke rekening. Kalau yang manual keesokan hari kami setor,” paparnya.
Untuk diketahui, operasionalisasi mencapai Rp 18 miliar, sementara target pendapatan hanya Rp 15 miliar. Kenaikan biaya operasionalisasi dan target ini seiring rencana penambahan koridor Punggur-Nongsa via Batubesar.
Tahun ini, tahun 2018 ini, biaya operasional sekitar Rp 14 miliar. Sementara target pendapatan hanya Rp 11 miliar. Artinya, subsidi untuk masyarakat di sekitar Rp 3 miliar. (iza)