batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berlokasi di Tanjungundap, dipastikan gagal di tahun ini. Belum adanya kejelasan penetapan lahan dari Badan Pengusahaan Batam menjadi salah satu penyebabnya.
“Tahun ini gak mungkin lagi dibangun,” kata Rudi, kemarin.
Diakuinya, saat ini masih proses penyerahan lahan dari masyarakat kepada Pemko Batam. Berdasarkan serah terima itu nantinya, BP Batam melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada masyarakat disana. Sedikitnya ada 5 kepala keluarga (KK) yang tinggal di lokasi itu untuk dibayar ganti rugi lahannya.
“Saya gak tahu pasti berapa biaya ganti ruginya. karena BP nanti yang menyediakan,” tutur Rudi.
Selain biaya ganti rugi, lanjutnya, masyarakat disana juga meminta beberapa hal lain seperti jaminan bagi anak-anak mereka bisa diterima belerja di BLK tersebut. “Ketika ini semuanya sudah clear, tanah tersebut selanjutnya diberikan BP Batam kepada Kementerian Tenaga Kerja, sekaligus pembangunan. Kita harapkan masalah lahan ini selesai tahun ini, dan tahun depan mulai fokus pembangunan,” jelas Rudi.
Sebelumnya, DPRD Kota Batam meminta pemerintah pusat merealisasikan rencananya membangun BLK di Batam. Tujuannya agar brmunculan tenaga kerja terampil menjawab tuntutan kebutuhan industri ke depan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam , Aman menilai harusnya Pemko dan BP Batam bisa cepat menangani permasalahan lahan BLK, sehingga pembangunan bisa segera dilaksanakan. Apalagi, Kementrian Tenaga Kerja telah melakukan lelang proyek pembangunan pada bulan November lalu.
“Koordinasi antar keduanya harus lebih cepat lagi. Pembangunan pun harusnya sudah dilakukan bulan ini (Januari), namun status lahan masih belum jelas. Sebagian lahan masih hutan lindung,”beber Aman.
Hal senada dikatakan Riki Indrakari yang juga Anggota Komisi IV DPRD Batam. Menurutnya, jangan sampai, rencana pembangunan itu batal hanya karena status lahan yang tak kunjung selesai. (rng)