x.batampos.co.id – Persoalan defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali disinggung Presiden Joko Widodo. Kali ini, Jokowi mengisyaratkan untuk menyiapkan alokasi subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna menutup kekurangan yang dialami lembaga jaminan kesehatan nasional tersebut.
Isyarat itu disampaikan Jokowi saat membuka Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Kota Samarinda, Kalimatan Timur, Kamis (25/10). Dia menjawab tantangan yang disampaikan Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis.
“Saya pikir di benak presiden sudah ada solusinya tapi Bapak belum mengemukakan. Nah, kami ingin mendengarnya di sini,” kata Ilham di-sambut antusias anggotanya.
Di atas podium, Presiden mengaku sudah belajar banyak mengenai persoalan BPJS. Dia juga mengklaim berpengalaman menyelesaikan persoalan jaminan kesehatan sejak di Solo hingga di DKI Jakarta saat menjadi gubernur dalam waktu yang relatif cepat.
“BPJS ini sudah empat tahun. Perhitungan saya dua tahun, ini sudah empat tahun,” imbuhnya.
Lantas, bagaimana dengan tantangan IDI? Awalnya, Presiden mengaku tidak ingin menjawab di forum. Sebab, khawatir menimbulkan polemik. Dia lebih suka berbicara di forum internal bersama Dirut BPJS Fahmi Idris dan Ketua IDI Ilham Oetama Marsis.
Namun di akhir kalimat, Jokowi justru memberi sinyal bahwa negara punya kemampuan menutupi defisit. Menu-rutnya, subsidi energi yang ratusan triliun saja pernah bisa diberikan.
“Kita ingat bahwa yang namanya subsidi BBM, subsidi energi, itu pernah mencapai yang namanya angka Rp 340 triliun. Ini untuk kesehatan kok masa gak diberikan? Ya kira-kira jawabannya kurang lebih itu,” kata Presiden.
Ditemui usai acara, Jokowi mengatakan, dirinya akan mencari opsi untuk menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan. Sinyal pemberian subsidi semakin kuat saat Jokowi menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mempelajari pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS Kesehatan.
“Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS. Yang paling penting selalu saya pesan pada BPJS, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat jadi buruk,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, opsi lain yang tengah didorong pihaknya adalah memaksa BPJS untuk menyelesaikan persoalan tunggakan iuran. Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapat, untuk peserta kategori Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) seperti TNI/Polri dan PNS, dana yang dikelola justru tersisa.
“Seinget saya malah sisa tiga sampai empat triliun,” imbuhnya.
Sementara yang non-PBI, dia mengakui tunggakan cukup besar. Oleh karenanya, Jokowi berharap manajemen BPJS bisa melakukan upaya penagihan lebih gencar. “Di sini ada tagihan yang belum tertagih. Ini harus digencarkan. Ini yang harus ditagih,” tuturnya.
Selain persoalan pembayaran, Jokowi juga menuntut para dokter dan rumah sakit untuk mencari cara pencegahan penyakit. Sebab, berdasarkan data yang dia terima, tagihan khususnya untuk penyakit katastropik sangat besar. Di tahun 2017, klaim kasus penyakit jantung mencapai Rp 9,25 triliun, pengobatan kanker lebih dari Rp 3 triliun, klaim gagal ginjal Rp 2,22 triliun, dan klaim stroke Rp 2,21 triliun.
Untuk penyakit nonkatastropik, beberapa di antaranya juga cukup besar. Seperti klaim operasi katarak Rp. 2,65 triliun dan rehabilitasi medik visioterapi hampir Rp. 1 triliun.
“Betapa angka-angka ini harus kita cermati betul bagaimana menyelesaikan dan bagaimana mengatasi,” tuturnya.
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merespon rencana Presiden Jokowi memberikan subsidi untuk BPJS Kesehatan.
’’Itu (pemberian subsidi, red) bagus,’’ kata Ketua DJSN Sigit Priohutomo di komplek DPR, kemarin.
Namun, dia mengatakan persoalan utama BPJS Kesehatan kebutuhan subsidi dan alokasi anggaran subsidi dari mana.
Lebih dari itu Sigit mengatakan perlu ada penerapan sistem baru di BPJS Kesehatan. Sistem baru ini terkait pembayaran tagihan kepada RS. Dia mengatakan BPJS Kesehatan seharusnya memiliki dana yang bersifat siap pakai atau likuid. Dana ini siap dikucurkan ketika ada RS mengajukan klaim biaya layanan.
Dengan adanya yang mudah dicairkan tersebut, tidak perlu menunggu ada tunggakan hutang yang besar di RS. Seperti beberapa waktu terakhir, defisit BPJS Kesehatan dinilai kronis, sebelum akhirnya mendapatkan suntikan dari pemerintah.
’’Jika kurang (utang, red) dulu, kemudian ditalangi, digantikan, atau sejenisnya, RS sudah bleeding (berkorban, red) dulu,’’ katanya.
Lantas berapakah besaran dana siap pakai atau dana likuid itu? Sigit mengatakan saat ini rata-rata biaya klaim yang dukucurkan BPJS Kesehatan kepada RS sekitar RP 7,5 triliun/bulan. Maka dana likuid yang tersedia di kantong siap pakai BPJS Kesehatan bisa sekitar RP 3,75 triliun.
Menurut dia upaya menutup atau menalangi defisit BPJS Kesehatan masih menimbulkan masalah. Sebab meskipun beberapa waktu lalu pemerintah sudah menutup defisit BPJS Kesehatan, nyatanya masih kurang. Karena suntikan dana dari pemerintah di bawah defisit riil BPJS Kesehatan.
’’Kalau kekurangan uang (defisit, red) bisa diganti. Tetapi kekurangan pelayanan kepada pasien ini bencana,’’ pungkasnya.
Sementara itu pihak BPJS Kesehatan belum bisa menanggapi lebih jauh kabar adanya subsidi itu. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengaku belum bisa memberikan komentar terkait dana subsidi tersebut.
’’Kan saya belum lengkap informasinya seperti apa,’’ jelasnya. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menuturkan pemberian subsidi ke BPJS Kesehatan merupakan program positif. Dia mengatakan skema kucuran subsidi itu tetap ada aturan mainnya. Dede menceritakan sebelumnya subsidi BBM dicabut untuk dialihkan sebagai dana pembangunan infrastruktur. (far/wan/jun/jpg)