batampos.co.id – Pembangunan terminal tipe A di jalan akses Suramadu mangkrak. Sejumlah fasilitas mulai rusak. Padahal, terminal itu sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar. Pada 2013, kucuran dana yang digelontorkan untuk pembangunan terminal tipe A tersebut sebesar Rp 6 miliar. Kemudian, Rp 12 miliar di 2014 dan Rp 27 miliar pada 2015. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Terminal yang berada di Desa Masaran, Kecamatan Tragah itu direncanakan beroperasi 2016 lalu. Namun, sampai sekarang tidak jelas pengoperasiannya.
Pantauan RadarMadura.id (grup batampos.co.id) Rabu (7/11), sebagian plafon terminal sudah lepas. Sejumlah rolling door rusak. Juga, sarana tempat penerangan nyaris copot. Tidak hanya itu, lokasinya kumuh dan banyak ditumbuhi rumput liar.
Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Bangkalan Zainal Arifin mengutarakan, terminal tipe A di jalan akses Suramadu itu milik Kementerian Perhubungan. Dulu, pemkab hanya menyiapkan lokasi. ”Bukan kewenangan daerah. Daerah hanya menyiapkan lahan. Karena itu terminal tipe A,” kata dia Rabu (7/11).
Menurut Zainal, sesuai hasil rapat bersama Kementerian Perhubungan beberapa tahun lalu, terminal tersebut akan dioperasikan dengan standar minimal. Artinya, meskipun belum lengkap sarana prasarananya, tetap akan dioperasikan. ”Meskipun tidak memenuhi standar, target akan dioperasikan tahun depan. Tapi tidak tahu juga kepastiannya,” ujarnya.
Dia menegaskan, pembangunan terminal tipe A merupakan proyek multiyears. Namun, untuk 2017 dan 2018 memang tidak dianggarkan. ”Nggak tahu apakah di 2019 dianggarkan lagi atau tidak,” tuturnya.
Zainal mengetahui hanya sebatas itu. Kelanjutan ke depan seperti apa, biasanya ada rapat koordinasi. ”Lagi-lagi itu memang kewenangan pemerintah pusat. Di sini hanya menerima manfaat saja,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, dishub harus segera koordinasi lagi. Sebab, sudah lama terminal tersebut mangkrak. ”Mau dilanjutkan atau tidak, supaya jelas,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Menurut Fatkurrahman, jika terminal tipe A tersebut dioperasikan, tentu sangat mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu juga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).
”Terminal itu kan nantinya dikelola pusat. Misalnya, nanti bagi-bagi pemasukan dengan daerah, kan bisa,” ucapnya.
Untuk itu, Dishub Bangkalan harus segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya, agar ada kepastian. ”Lagi pula, kalau dibiarkan lama, tingkat kerusakannya bisa tambah parah,” pungkasnya. (mr/daf/onk/bas/JPR)