Iklan
Chairman & CO-Founder Ammana, Supriyono (baju putih) saat menjadi pembicara di kegiatan Fintech Days 2018 Batam, di Nagoya Hill Shopping Mall, Jumat (14/9/2018). F. Febby Anggieta Pratiwi/Batam Pos

Perkembangan teknologi membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya dalam bidang komunikasi, kecanggihan teknologi nyatanya juga memudahkan masyarakat mengakses layanan jasa keuangan masa kini. Misalnya, lewat lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pengawasan tetap diperlukan demi keamanan nasabah sekaligus menjamin kelangsungan industri jasa keuangan di masa mendatang.

RATNA IRTATIK, Batam

Muarofah terlihat gugup. Ia beberapa kali merapikan kerudungnya. Namun, sejurus kemudian dia telah memutuskan sesuatu. Ibu dua orang anak itu melangkah maju untuk menyapa penjaga stan pameran.

“Maaf mas, saya mau tanya proses pengajuan pinjaman?” Muarofah memulai obrolan dengan penjaga stan pameran dari PT Digital Tunai Kita (DTK), yang saat itu mengikuti kegiatan Fintech Days 2018 di Nagoya Hill Mall Batam, Jumat (14/9/2018) lalu.

Pegawai stan itu tersenyum, lalu dengan sigap menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Lembar brosur ditunjukkan, layar ponsel ikut dinyalakan. Sekitar 5 menit berbincang-bincang, Muarofah undur diri.

“Saya diskusi dulu dengan suami, mungkin besok saya ke sini lagi,” kata dia kepada penjaga stan tersebut. Saat itu, Muarofah memang hanya datang bersama dua putrinya, tanpa didampingi sang suami.

Namun, setelah keluar dari stan tersebut, wajah wanita yang berasal dari Jawa Tengah itu terlihat lebih berseri-seri.

“Ternyata mudah sekali prosedur pengajuannya (pinjaman, red), besok saya ajak suami ke sini saja,” katanya semringah.

Muarofah kala itu memang berencana mengajukan pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Warga yang tinggal di kawasan Batuampar, Kota Batam itu memang sudah memiliki usaha kecil-kecilan, berjualan makanan berupa ayam penyet dan mi ayam serta bakso. Dengan pinjaman tersebut, ia berencana meluasakan lapak dagangannya serta menambah variasi produk makanan yang disajikan.

“Mudah-mudahan disetujui, tapi tadi katanya lebih gampang. Karena kalau saya harus ke bank, perlu jaminan dan prosesnya lebih panjang,” tuturnya.

Hadirnya lembaga jasa keuangan khususnya yang bergerak di bidang financial technology (fintech) atau teknologi finansial (tekfin)memang menghadirkan variasi pilihan bagi masyarakat untuk mengakses layanan jasa keuangan. Hanya berbekal ponsel pintar (smartphone) serta memiliki identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), seseorang bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman uang, atau bahkan menginvestasikan modalnya lewat lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Ambil contoh, pengajuan pinjaman melalui PT DTK tersebut.

VP Corporate Affairs DTK, Anggie Setia Ariningsih mengatakan, DTK atau yang dikenal dengan TunaiKita merupakan perusahaan teknologi informasi yang menggunakan prinsip-prinsip finansial, teknologi mobile, big data, dan machine learning untuk mengevaluasi kredit dan menyetujui pinjaman dengan lebih cepat dan berkualitas.

“Tepatnya, menyediakan pinjaman (kredit) online, lebih mudah dan cepat cair,” tutur Anggie, saat bertandang ke Redaksi Batam Pos.

Perusahaan yang didirikan pada Januari 2017 lalu ini adalah perusahaan patungan antara WeCash Southeast Asia, JAS Kapital, dan Kresna Usaha Kreatif. Pihaknya juga menggandeng bank dan perusahaan multi finance untuk mempermudah akses bagi konsumen mendapatkan kredit tanpa agunan dan pembiayaan pembelian barang serta menurunkan kredit macet hingga 70 persen.

“Melalui aplikasi mobile android TunaiKita, para nasabah dapat mengakses kebutuhan pinjaman dana dari Rp 500 ribu hingga Rp 20 juta dengan tenor cicilan 10 hari sampai enam bulan,” sebutnya.

Aplikasi pinjaman online ini lebih mudah dan fleksibel karena tanpa jaminan dan bisa dicicil ataupun sekali bayar. Karena tanpa jaminan, maka banyak masyarakat yang bisa mengakses pinjaman dana sesuai kebutuhan. “Sasarannya adalah para pekerja maupun pedagang menengah ke bawah, dengan syarat utama memiliki NPWP,” jelas Anggie.

Tak hanya pinjaman dana, variasi produk yang ditawarkan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi juga berupa kemudahan berinvestasi. Bahkan, di antaranya ada yang berkonsep syariah. Misalnya, layanan dari PT Ammana Fintek Syariah.

Ammana adalah perusahaan fintech penyedia platform investasi peer to peer (P2P) lending pertama di Indonesia yang berbasis syariah. Fintech ini menerapkan pembagian keuntungan dari hasil investasi dengan sistem murni bagi hasil antara investor dengan Mitra Ammana.

“Kami khusus hadir bagi kemajuan pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan usaha produktif, inovatif, serta Kreatif di Indonesia,” kata Chairman & CO-Founder Ammana, Supriyono.

Keberadaan Ammana Fintek Syariah memungkinkan masyarakat umum untuk berwakaf, berinvestasi, dan ikut mengembangkan UMKM dengan lebih mudah, serta menjadi langkah penjauhan pelaku usaha dari bahaya riba.

“Pendanaan usaha secara digital ini dilakukan dengan sistem online to offline,” sebutnya.

Supriyono menjelaskan, untuk mendapatkan investor, dilakukan penghimpunan dana melalui aplikasi Ammana yang dapat diunduh di Playstore untuk Android ataupun AppStore untuk iOS. Sedangkan penghimpunan mitra (borrowers) dilakukan secara manual atau penghimpunan langsung melalui mitra lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir masyarakat umum yang membutuhkan dana, namun tidak paham dalam penggunaan teknologi.

“Kami lebih menyasar nasabah yang belum dijangkau perbankan, yakni nasabah yang berada di daerah terpencil dan belum begitu mengenal kemudahan teknologi,” paparnya.

Ammana Fintek Syariah yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2017 dan dipasarkan Maret 2018 lalu, sudah memiliki sekitar 600 mitra usaha dengan pembiayaan lebih dari Rp 4 miliar.

“Untuk mitra Ammana masih berada di tujuh provinsi yakni seluruh Jawa dan Lampung. Namun investornya sudah mencakup di 32 provinsi, termasuk dari Kepri, tepatnya Batam,” ungkap Supriyono.

Menariknya, menjadi investor Ammana tidak membutuhkan modal biaya yang besar. Investasi dapat dilakukan dengan nilai mulai Rp 50 ribu hingga tak terbatas. Sementara nilai pinjaman yang disalurkan mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2 miliar.

“Tenor cicilan dapat dilakukan mulai dari enam bulan hingga paling lama lima tahun tergantung seberapa besar dan menariknya usaha yang didanai,” terangnya.

***

Pengawasan OJK dan Prinsip Kehati-hatian

Perkembangan industri fintech dengan jenis peer to peer (P2P) lending memang tumbuh pesat seiring kemajuan industri digital. Berdasarkan data yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada sekitar 73 perusahaan P2P lending yang telah resmi dan memiliki izin. Selain itu, masih ada sekitar 202 perusahaan yang antre mendaftar di OJK.

Tumbuh pesatnya bisnis Fintech peer to peer (P2P) lending tak lepas dari sambutan masyarakat yang begitu antusias. Itu karena, masyarakat memang membutuhkan layanan tersebut. Terlebih, fintech P2P lending menawarkan hampir semua inklusi layanan jasa keuangan yang ada. Mulai dari tabungan, pendanaan, asuransi, hingga dana pensiun.

“Ada dua yang paling dibutuhkan yaitu inklusi pembayaran dan inklusi pendanaan,” kata Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi.

Ia juga menyebut, layanan pinjaman atau pendanaan menjadi hal yang paling banyak dicari masyarakat. Pasalnya, pihak bank konvensional tidak selalu bisa memenuhi pinjaman untuk semua elemen masyarakat. Bahkan, pemilik rekening tabungan di suatu bank belum tentu bisa mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan.

“Sebab, biasanya untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit harus ada jaminan dari nasabah ke pihak bank,” jelasnya.

Sehingga, bagi masyarakat yang tak memiliki aset untuk dijaminkan, akan kesulitan mengakses layanan pinjaman uang dari bank. Karena itu, fintech peer to peer (P2P) lending menjadi solusi.

“Ada yang mengajukan, 15 menit cair,” katanya.

Meski menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, namun industri jasa keuangan fintech tetap saja memiliki risiko yang mesti diantisipasi. Terutama, agar tidak merugikan konsumen atau nasabah, sekaligus menjamin keberlangsungan industri fintech ke depan.

Karena itu, OJK kemudian mengeluarkan aturan lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang juga mengatur tentang pinjaman langsung atau peer to peer (P2P) lending.

Peraturan OJK ini antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan konsumen seperti penyalahgunaan dana maupun data, perlindungan untuk penyelenggara kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (start up company), dan perlindungan untuk kepentingan nasional. Misalnya, terkait kegiatan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.

Sementara untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mengenalkan tentang industri fintech hingga ke daerah-daerah, banyak cara dilakukan oleh OJK. Seperti, menggelar acara Fintech Days 2018 di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya, di Nagoya Hill Shopping Mall, Kota Batam, Kepri, pada 14-15 September lalu.

Kepala OJK Kepri, Iwan M Ridwan mengatakan, kegiatan Fintech Days merupakan upaya untuk mengenalkan berbagai lembaga jasa keuangan digital berikut layanannya kepada masyarakat. Namun yang tak kalah penting, kata dia, adalah mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan memperhatikan legalitas lembaga fintech yang dipilih, sekaligus memperhatikan kesepakatan (agreement) yang dibuat bersama pihak fintech terkait.

“OJK terus melakukan upaya-upaya melalui penelitian dan lain sebagainya, hal-hal mana saja yang menjadi konsen bagi masyarakat terkait fintech, agar tidak merugikan masyarakat,” kata Iwan di Kantor OJK Kepri di Batam Center, Selasa (30/10).

Selain itu, edukasi juga dilakukan langsung ke masyarakat, termasuk bagi kalangan ibu rumah tangga, hingga ke sekolah-sekolah dengan menyasar kalangan pelajar. Tujuannya, selain untuk generasi muda tersebut, diharapkan edukasi tersebut juga disampaikan kepada keluarganya.

“Kita juga lakukan sosialisasi lewat media maupun mengelola beberapa akun media sosial (medsos), untuk terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya prinsip kehati-hatian,” tutupnya. (*)

Advertisement
loading...