batampos.co.id – DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah menyatakan sedang menunggu pemilik ribuan alat peraga kampanye (APK) bergambar Jokowi sebagai raja yang marak tersebar di wilayah yang dikenal sebagai kandang banteng itu.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto, menyatakan ribuan APK itu sudah dicopot oleh pihaknya dan kini dikumpulkan di markas banteng moncong putih di Kota Semarang, Jawa Tengah.
“Kami tunggu si penanggung jawabnya datang ke DPD PDIP Jateng. Kalau dia datang, akan kami ajak diskusi kenapa dia pasang begini. Kami menunggu sikap ksatriannya. Dijamin tidak akan lecet,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (14/11).
Politikus yang akrab disapa Bambang Pacul itu juga mengatakan, beberapa hari lalu dia menemukan poster Jokowi dengan memakai mahkota kerajaan. Setelah itu dia pun menghubungi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan juga DPP PDIP. Hasilnya adalah tidak pernah memasang poster tersebut.
Pihaknya lalu menganalisa isi gambar di poster itu. Pertanyaannya kira-kira, mengapa gambar Jokowi dipasangi mahkota raja, sementara itu tak ada di panduan resmi? Plus, mengapa dilakukan jelang pemilu 2019?. Lantas Bambang berkesimpulan, apabila dibiarkan, maka sama saja menganggap rakyat, PDIP, dan Jokowi sebagai orang bodoh.
“Substansi poster itu tak mencerdaskan. Pak Jokowi adalah juga presiden pilihan rakyat. Berarti ini berusaha melecehkan kecerdasan rakyat, PDIP, dan presiden. Ini melecehkan,” katanya.
Bambang lalu membuat surat kepada struktural partai, caleg PDIP, dan Satgas NKRI. Isinya agar semua poster Jokowi ini dibersihkan, diturunkan dengan baik-baik dan disimpan di kantor partai.
Di dalam proses penurunan itu, lanjutnya, ternyata masih ada lokasi yang hendak dipasangi. Para pemasang ini pun dicegah lalu ditanyai.
“Kita tanya siapa yang suruh. Dia bilang ini perintah dari orang di pusat. Tapi tak bisa sebut siapanya. Ditanya ambil dari mana? Dikasih tahu dan ketemu orangnya. Saat ke sana, disitu juga ada 800-an yang belum dipasang. Kita foto orangnya. Kita data semuanya,” ungkapnya.
Dari para pemasang dan penelusuran lebih jauh, ketahuan bahwa mereka dikomando dari Hotel Siliwangi, Semarang. Para pemasang mengaku bahwa mereka rakyat biasa yang secara pribadi memilih Jokowi. Namun butuh uang untuk hidup. Mereka dibayar Rp 10 ribu per sekali masang poster, diluar APK yang sudah disediakan.
“Dibayar Rp 10 ribu perposter. Itu diluar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8000 desa, berarti 80 ribu,” tuturnya.
Informasi lainnya, bahwa sejumlah stiker juga dipasang di ratusan angkutan kota (angkot). Ada pemilik angkot yang mengaku dibayar Rp 100 ribu. Ada juga angkot di wilayah Pati dan Blora dibayar hingga sebesar Rp 150 ribu.
Pihaknya kemudian membersihkan angkot-angkot itu. Supir angkot dikumpulkan dan diajak berdialog. Sementara APK yang dipasang di ruang publik dibersihkan dan dikumpulkan di kantor partai.
Menurut Pacul, pihaknya masih berpandangan positif bahwa kemungkinan si pemilik APK memasangnya tanpa sadar aturan yang ada. Namun, tak menutup kemungkinan memang ada upaya men-downgrade Jokowi secara lembut.
“Jadi kita tunggu orangnya. Kalau mau ambil ya datang ke kantor PDIP Jateng. Kita ingin dialog supaya ketahuan siapa yang keliru. Supaya sekaligus ada proses pendidikan politik di sini,” pungkasnya. (gwn/JPC)