Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus berupaya menyediakan infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok negeri. Melalui Proyek Palapa Ring, jaringan telekomunikasi yang terintegrasi tak hanya membuka isolasi informasi, tetapi juga ikut andil dalam menjaga kedaulatan NKRI.
SUPARMAN, Batam
Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383 berlayar dengan kecepatan tinggi membelah laut Natuna pada medio Juni 2016 lalu. Dengan personel bersenjata lengkap, kapal tersebut menuju ke Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) perairan Natuna.
Saat itu, KRI Imam Bonjol memang tengah berpatroli di laut Natuna. Namun kapal tersebut bergegas ke wilayah ZEE Natuna setelah mendapat laporan adanya 12 kapal nelayan asing yang diduga melakukan illegal fishing di wilayah itu.
Benar saja, saat tiba di lokasi memang ada 12 kapal nelayan berbedera asing. Namun kapal-kapal tersebut langsung mencoba kabur setelah mengetahui kehadiran KRI Imam Bonjol.
Tak mau kehilangan buruannya, KRI Imam Bonjol langsung mencoba menghalau kapal-kapal tersebut. Namun kapal asing itu tetap mencoba melarikan diri.
Tembakan peringatan pun dikeluarkan. Namun para nelayan asing itu tak menggubrisnya. Hingga akhirnya, aparat TNI AL di KRI Imam Bonjol menembak lambung salah satu kapal. Satu kapal nelayan asing berhasil ditangkap. Sementara 11 lainnya berhasil meloloskan diri.
Setelah diperiksa, ternyata kapal nelayan tersebut berasal dari Tiongkok. Kapal bernomor lambung 19038 tersebut diawaki 6 pria dan 1 wanita yang seluruhnya berkewarganegaraan Tiongkok.
Insiden ini sempat membuat gerah pemerintah Tiongkok. Bahkan pemerintah Negeri Tirai Bambu itu mengeluarkan nota protes resmi terhadap pemerintah Indonesia atas peristiwa tersebut.
Tak ingin polemik ini berlarut, Presiden Joko Widodo turun tangan. Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Presiden berkunjung ke Natuna pada 23 Juni 2016, atau enam hari setelah peristiwa penangkapan kapal nelayan Tiongkok itu.
Bukan hanya berkunjung saja, Presiden juga menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol yang sandar di pelabuhan Selat Lampa, Natuna. Langkah Presiden ini seolah menegaskan posisi Indonesia di wilayah perairan Laut China Selatan.
Dalam rapat tersebut Presiden memang menyoal tiga isu strategis. Yakni pengembangan potensi perikanan, ketahanan negara, dan pembangunan infrastruktur di Natuna.
Secara khusus Presiden menekankan pentingnya menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan, seperti Natuna. Karenanya, kepada Panglima TNI yang mendampinginya kala itu, Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden meminta agar pertahanan di Natuna diperkuat.
PRESIDEN Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun (kanan) di atas KRI Imam Bonjol di Natuna pada pertengahan Juni lalu. F. Setpres-Dok Batam Pos
Aparat TNI, kata Presiden, harus terus menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Mulai dari aktivitas illegal fishing, hingga klaim negara lain atas wilayah perairan di Natuna, khususnya klaim dari Tiongkok.
Namun selain meningkatkan kesiapan personel TNI, Presiden juga menyinggung ketersediaan sarana dan infratrusktur pendukung. Di antaranya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Natuna, kabupaten yang kerap dijuluki Gerbang Utara Indonesia itu.
Kurang dua tahun sejak saat itu, harapan Presiden Joko Widodo terwujud. Sejak Maret 2018, jaringan telekomunikasi di Natuna sudah terintegrasi melalui proyek Palapa Ring jalur barat atau lebih dikenal dengan nama Palapa Ring Barat yang dibangun Kementerian Kominfo.
Palapa Ring Barat menyediakan tulang punggung jaringan serat optik sepanjang 2.275 kilometer (km). Rinciannya, sepanjang 1.730 km serat optik melalui bawah laut, dan 545 km di darat.
Melalui proyek Palapa Ring Barat ini, Kementerian Kominfo membangun infrastruktur telekomunikasi mencakup beberapa wilayah di Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.
Di Kepri, ada jaringan kabel optik Palapa Ring melalui empat kabupaten/kota. Yakni Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Sementara di Sumatera, Palapa Ring Barat melintas di Tebing Tinggi. Sedangkan di wilayah Riau, jaringan telekomunikasi Palap Ring Barat melintasi Kabupaten Meranti dan Bengkalis.
Selain menyediakan jaringan telekomunikasi, proyek Palapa Ring Barat ini juga menghadirkan jaringan internet generasi keempat (4G) dengan kecepatan sekira 30 Mbps.
Menanggapi kehadiran proyek Palapa Ring Barat ini, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksma TNI Ribut Eko Suyatno menyebut ada banyak keuntungan yang dirasakan. Bagi masyarakat, tentu akan semakin mudah berkomunikasi dan mengakses internet.
“Dulu di Natuna itu harus ke lokasi tertentu untuk dapat sinyal handphone yang bagus. Tapi sekarang tidak perlu lagi,” kata Laksma Ribut, Kamis (15/11).
Sementara bagi TNI AL, kehadiran sarana dan jaringan telekomunikasi yang baik akan sangat membantu kinerja TNI AL. Sebab, kata Ribut, TNI AL sangat erat dengan sistem K3I. Yakni Komando, Kendali, Komunikasi, dan Informasi. Semua satuan tugas di TNI AL bertindak atas kendali komando atas atau pimpinan dimana keputusan pimpinan diambil berdasarkan analisa dari informasi yang didapat dari satuan bawah.
Sehingga, kecepatan pengiriman informasi sangat diperlukan. Karena semakin cepat informasi diterima oleh pimpinan maka akan semakin cepat pula keputusan dan cara bertindak yang akan diambil.
“Sebaliknya bila pengiriman informasi berjalan lambat atau bahkan gagal, dapat anda bayangkan sendiri bagaimana akibatnya,” kata Ribut.
Selain di Natuna, Ribut juga mengaku mendapat laporan dari jajarannya bahwa jaringan telekomunikasi di wilayah Anambas juga sudah jauh lebih baik. Hal ini tentu akan sangat memudahkan koordinasi antara prajurit yang tengah berpatroli di laut Anambas dengan para pimpinan yang berada di Mako Lantamal IV di Tanjungpinang, atau dengan Mabes TNI AL di Jakarta.
“Sebelum ada Palapa Ring Barat ini, dulu komunikasi di Anambas juga susah. Jangnkan mengirim video atau foto, untuk memberi informasi penting dengan telepon langsung saja sangat susah,” katanya.
Ke depan, Ribut berharap infrastruktur telekomunikasi ini semakin diperkuat. Termasuk oleh para operator seluler di dalam negeri. Sehingga jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan akan semakin merata.
“Sehingga sistem K3I yang ada di TNI AL dapat berjalan dengan optimal dan dapat membantu pelaksanaan tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI,” terang Ribut.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Zulhendri. Menurut dia, proyek Palapa Ring Barat telah berhasil membuka isolasi telekomunikasi di sejumlah titik di Kepri, khususnya di Natuna dan Anambas.
“Yang pasti coverage jaringan telekomunikasi di Kepri semakin luas sejak diresmikannya proyek Palapa Ring Barat ini pada Maret 2018 lalu,” kata Zulhendri, Selasa (13/11) lalu.
Selain membangun jaringan fiber optic, lanjut Zulhendri, sebelumnya Kementerian Kominfo juga sudah gencar membangun tower telekomunikasi hingga pulau-pulau terpencil dan terdepan di wilayah Natuna, Anambas, dan Bintan.
“Jumlahnya sangat banyak. Ini juga sebagai upaya membuka isolasi informasi di daerah perbatasan di wilayah Kepri,” katanya.
Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan
Sementara Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif mengatakan, pemerataan jaringan telekomunikasi dan internet melalui proyek Palapa Ring Barat juga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan seperti Natuna dan Anambas.
Infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi ini akan membantu para pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun skala besar dalam pengembangan usahanya secara digital.
“Ada dampak ekonomi dari ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai ini. Yakni proses perekonomian jauh lebih cepat,” tutur Anang saat di Natuna, awal Mei lalu.
Menurut dia, beberapa potensi ekonomi di wilayah perbatasan akan dapat dikelola lebih optimal dengan dukungan sarana telekomunikasi yang memadai. Seperti di Natuna yang memiliki banyak ragam potensi ekonomi. Mulai dari potensi kelautan dan perikanan hingga potensi pariwisata.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, penyediaan jaringan telekomunikasi hingga pelosok negeri ini sebagai upaya pemerintah menghadapi tantangan dan peluang di 2030 mendatang. Ia menyebut, perekonomian Indonesia di 2030 diprediksi berada di nomor 5 di dunia dan akan mengalahkan Jerman dan Jepang. ***