batampos.co.id – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menghadiri Seminar Nasional Kebangkitan Ekonomi Batam-Kepri yang digelar Kadin Kepri di Hotel Aston, Lubukbaja, Jumat (16/11). Dalam acara tersebut Airlangga meminta pengusaha di Batam untuk tidak terlalu resah dengan isu peralihan Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Masalah FTZ dan KEK tak usah diributkan. Biar saja itu menjadi urusan pusat. Kalau belum ditandatangani maka tetap FTZ,” katanya.
Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah menarik investasi sebanyak mungkin ke Batam. Di mana menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 4,2 persen di Batam memang tidak wajar untuk sebuah kawasan FTZ. Di mana trennya selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bagaimana mendatangkan investasi sebanyak mungkin datang ke Batam. Bagaimana menciptakan iklim investasi baik di Batam. Jadi tak usah heboh-heboh bangat terkait KEK ini,” katanya.
Ia mengatakan di Batam sekitar 30 perseh adalah sektor industri pengolahan.Dan sektor ini menjadi kunci utama ekonomi, kemudian konstruksi kemudian sektor jasa dan sektor lainnya.
“Letak Batam sangat bagus dengan FTZnya. Tetapi kenapa sekarang ke Kendal lebih besar investasi masuk daripada yang Batam. Karena dianggap iklim investasi di Kendal lebih kondusif di Batam. Padahal di Kendal bukan KEK dan FTZ. Jadi jangan terlalu banyak berkeluh kesah,” katanya.
Menurutnya, saat ini banyak potensi yang harus dikembangkan di Batam. Saat ini sudah banyak pabrik smartphone di Batam. Dan ini harus terus ditingkatkan. Tetapi bukan meninggalkan perkapalan dan offshore. Tetapi industri Elektronik dan digital di Batam harus didorong.
Ketua Kadin Indonesia Rosan mengatakan, saat ini banyak keluhan dari pengusaha terkait kebijakan dari pemerintah dalam hal berinvestasi.
“Kalau saya bertemu dengan pengusaha asing banyak mengeluhkan antara kebijakan pusat dan daerah yang tidak sinkron,” katanya.
Kemudian adalah kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah Indonesia. Ia berharap pemerintah tetap konsistensi terhadap kebijakan.
“Batam ini sekarang lebih baik. Saya yakin pertumbuhan di Batam ini akan lebih baik lagi. Kebijakannya harus disempurnakan,” katanya.
Saat ini Batam dengan letaknya yang strategis harusnya bisa memanfaatkan perang dagang dari Cina dan USA banyak perusahaan dari Cina yang masuk ke ASEAN. Tetapi sebagian besar adalah di Vietnam, Thailand dan Malaysia. Ia juga meminta perizinan dari pusat terus dipermudah untuk investasi yang ada di Batam.
Sementara itu kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan bahwa memang banyak investor yang tetap menunggu adanya kepastian hukum di Batam. Menurutnya, jika saat ini pertumbuhan ekonomi hanya 4,2 persen maka di 2019 mendatang bisa tujuh persen. Tetapi dengan catatan tetap FTZ.
“Pak Menteri tadi sudah mengatakan, bahwa memang KEK belum ditandatangani. Maka kita yakin dengan tetap FTZ kita yakin bisa sampai 7 persen,” katanya.
Direktur INDEF Enny Sri Hartati, mengatakan, bahwa seharusnya Batam ini bisa lebih hebat dari daerah lain di Batam. Di mana beberapa kawasan saat ini seperti ShenZen awalnya belajar dari Batam.
“Kami yakin banyak yang menunggu ke Batam. Tetapi memang kepastian yang mereka tunggu,” katanya.
Ia berharap kepada semua pihak untuk tidak terlalu mempermasalahkan atau meributkan masalah FTZ atau KEK di Batam. Tetapi sama-sama menciptakan iklim investasi di Batam.
Menurutnya, untuk masalah investasi di Batam, maka Indonesia harus mengetahui keinginan Investor. Kalau menurut saya, dengan persaingan yang semakin besar, maka FTZ tidak cukup untuk Batam. Kalau perlu adalah daerah otonomi khusus.
“Bukan malah dipisah-pisahkan. Batam ini bisa menjadi basis pertahanan ekonomi dalam negeri kita. Batam ini memang disiapkan untuk daerah otonomi,” katanya.
Ketua Umum Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana menggatakan, acara tersebut digelar untuk untuk mendukung investasi masuk ke Batam. Di mana era 2015-2017 terjadi titik nadir investasi di Batam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hanya sampai 2 persen saat itu akibat kesalahan pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang salah tidak mengerti masalah di Batam.
Tetapi dengan adanya orang-orang baru di BP Batam di bawah kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Walikota Batam pembangunan terus berlanjut.
“Saya mengapreasiasi pak Wali Kota yang sudah sangat bagus dalam pembangunan infrastruktur. Termasuk promosi investasi yang terus dilakukan oleh BP Batam,” katanya.
Dengan mulai berkembangnya investasi yang dimaksud, Makruf meminta komitmen pusat terhadap investasi di Batam dengan tidak merubah FTZ ke KEK. Di mana saat ini sekitar 70 persen industri ada di luar kawasan industri. Artinya kalau KEK tetap diberlakukan, maka dipastikan ekonomi dan investasi di Batam akan berdampak. (ian)