batampos.co.id – Sarasehan dan rakornas nasional kemaritiman yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) di Batam melahirkan nama baru sebagai pengurus teras. Adalah Wali Kota Batam, M Rudi yang terpilih menjabat sebagai sekjen ASPEKSINDO periode 2019-2024.
Pelantikan M Rudi yang digelar di ballroom Hotel Nagoya Plaza Lubukbaja Batam pada hari Sabtu (17/11), dipimpin oleh Alwi Hamu selaku ketua dewan pakar yang juga staf khusus Wakil Presiden RI. Selanjutnya M Rudi akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di istana negara.
Selain pelantikan Sekjen ASPEKSINDO, sarasehan kemaritiman nasional yang digelar, juga melahirkan sejumlah rekomendas terkait program kerja untuk memajukan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut diperkuat dengan deklarasi kerja sama ASPEKSINDO dengan perbankan pelat merah yakni BNI.
Kerja sama kedua pihak ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Pihak ASPEKSINDO diwakili oleh ketua umumnya, Muh Basli Ali. Sedangkan pihak BNI oleh Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Adi Sulistiowaty yang diwakili Iwan Ariawan selaku Vice President BNI.
Sebagai Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO, Alwi Hamu menyambut baik kerja sama ini. Begitu pula dengan pihak BNI dan jajaran anggota ASPKESINDO.
“Ini merupakan hal yang menggembirakan yang nantinya akan mampu memajukan ekonomi kerakyatan,” tutur Alwi Hamu saat penandatanganan Mou kedua pihak.
Diketahui, kerja sama ASPEKSINDO dan BNI sendiri bertujuan untuk memajukan ekonomi kerakyatan dengan menciptakan 250 ribu pengusaha di desa setiap tahunnya. Sejatinya kerja sama ASPEKSINDO dan BNI tersebut untuk mengembangkan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga BUMDes dapat berjalan secara maksimal.
Dari program ini nantinya diharapkan muncul ratusan ribut pengusaha di desa yang akan memaksimalkan potensi desanya masing-masing.
ASPEKSINDO dan BNI bertekad membangun daerah pedalaman dengan menghadirkan program berkualitas dan berkelanjutan.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dua program utama yang digarap, yakni BUMDes Smart dan Smart Village. BUMDes Smart merupakan anak usaha dari BUMDes. Sedangkan Smart Village merupakan program yang akan mengubah desa tertinggal menjadi desa yang modern dan terjangkau teknologi.
Alwi Hamu pada sarasehan kemaritiman kemarin juga memaparkan hasil pertemuan sarasehan ASPEKSINDO yang di Manado pada saat itu mengadirkan para profesor, para ahli kelautan dan perikanan yang memberikan beberapa rekomendasi.
“Karena itu untuk implementasi daripada rekomendasi tersebut, kami mengharapkan nanti agar Aspeksindo ini jadi pelaksana, penyelenggara daripada apa yang menjadi cita-cita kita,” terang Alwi.
Dari rembug nasional kebangsaan dan optimalisasi maritim ke penempatan ekonomi rakyat tersebut, lanjutnya, menghasilkan beberapa kesimpulan, negara maritim Indonesia tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tapi juga hankam, lingkungan, iptek, budaya dan kelembagaan.
Dimensi ekonomi sendiri mencakup empat kelompok kebijakan dan program pembangunan, revitalisasi sektor-sektor ekonomi maritim yang selama ini sudah berjalan eksisting maritim, ekonomi sektor seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, serta industri dan jasa maritim.
“Keberadaan aspek ini, belum menemukan bentuk-bentuk atau bangunan yang tepat untuk dijadikan sebagai potensi untuk membangun negara, namun baru sampai pada tataran pertumbuhan yang memenuhi standarisasi kebutuhan lokal, sehingga membutuhkan bangunan yang berstruktur dari berbagai aktivitas. Tingkat pencurian ikan yang luar biasa, terkonsentrasi penting dilakukan dengan melibatkan bidang maritim,” ujarnya.
Masih kata Alwi Hamu, selama ini ada sekitar 23 undang-undang yang terintegrasi, namun tidak terstruktur dengan baik, utamanya dalam hal penjabaran pengelolaan sektor maritim.
“Di Indonesia ada ribuan jenis ikan serta ratusan jenis terumbu karang, dibutuhkan adanya revitalisasi cluster pertumbuhan ekonomi maritim, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim hendaknya berbasis industri yang inovatif dan ramah lingkungan di kawasan-kawasan pesisir, di sepanjang laut kepulauan Indonesia. Pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai bangsa produsen dan pemasok produk,” kata Alwi.
Untuk transportasi laut, lanjutnya, adanya transportasi dan produktivitas antarpulau melalui laut, bisa tersambung di laut diantara pulau-pulaunya. Laut untuk mempersatukan daerah dan kawasan Indonesia.
Luas lautan Indonesia berdasarkan data dari PBB adalah 5, 8 juta km persegi dan belasan ribu pulau-pulau dan potensinya mencapai 8 triliun per tahun. Potensi perikanan di laut Indonesia menurut FAO yang terbesar di dunia dengan potensi mencapai 6,2 juta ton pertahun. Sumbangan sektor perikanan terhadap pendapatan negara, atau produk domestik bruto, hanya Rp 140 triliun pertahun atau hanya 2,8 persen. Kontribusi pajak dari sektor kelautan hanya lebih kecil dari 0,02 persen.
“Apa yang harus kita lakukan? Tentunya peran dari ASPEKSINDO ini penting sekali karena hanya dengan kebersamaan bisa dicapai sesuatu hasil yang maksimal. Bagaimana para pemerintah daerah di wilayah kepulauan dan pesisir, bagaimana memanfaatkan kekayaan maritim ini untuk mensejahterakan masyarakat,” tegas mantan wartawan sejak tahun 1963 ini.
Hal itulah tantangan dari ASPEKSINDO, bagaimana untuk membangun negeri. Karena jumlah Rp 80 triliun hasil penelitian enam tahun lalu. sekarang menjadi Rp 8 ribu triliun hanya sepersekian dari APBN.
“Kalau maritim dimaksimalkan, negara akan kaya dan tak perlu berutang. Inilah yang harus didorong oleh pemerintah, yakni sinergitas antara kabupaten/kota, provinsi untuk mendapat hasil tersebut. Hanya dengan kebersamaan, kita bisa maju dan bangkit,” terang Alwi Hamu mengakhiri. (gas)