Jumat, 29 Maret 2024

Anggota DPRD Batam Sebut Pemko Kurang Bina UKM

Berita Terkait

batampos.co.id – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai cukup andil akan perekonomian. Namun, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam Mesrawati Tampubolon menilai pembinaan terhadap kelompok usaha ini masih minim.

“Banyak pelaku UKM yang belum terakomodir, tidak ada pelatihan atau dirangkul,” kata dia.

Sejalan dengan kritik ini, politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan dana IMTA yang seharusnya dapat digunakan guna menambah dana pembinaan UKM.

Minimnya perhatian pemerintah untuk UKM terlihat dari alokasi dana untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) yang merupakan dinas teknis terkait. Pada 2019 mendatang hanya Rp 2,2 miliar. Itupun, kata dia, sempat dikurangi menjadi Rp 2,1 miliar hingga akhirnya diprotes dan diminta untuk dikembalikan sesuai dengan angka awal, Rp 2,2 miliar.

“Tahun ini juga hanya Rp 1 miliar lebih. Dikurangi dari angka awal sekitar Rp 2 miliar,” imbuhnya.

Menurutnya, secara khusus pihaknya dari Partai Demokrat kerap menyampaikan soal pentingnya anggaran pembinaan UKM. Namun sayang, ia menilai Dinas KUM seolah tidak aktif.

“Kami tak bisa paksakan juga, kalau dinasnya tidak aktif. Pak Suleman Nababan (Kepala Dinas KUM) dulu di Dinas Kebersihan sempat kelola dana sekitar Rp 60 miliar, harusnya di KUM yang sedikit itu ia tak perlu takut lagi soal program,” kata dia.

ilustrasi

Soal pendampingan modal bagi pelaku UKM, ia menilai dana bergulir yang dikucurkan pemerintah harus tepat sasaran sehingga termanfaatkan dengan baik. “Harus jelas kemana bantuan itu,” ucapnya.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyadari peran UMKM bagi ekonomi Batam khususnya, maupun ekonomi nasional umumnya. Maka dari itu, ia mengklaim terus mendorong agar sektor ini terus berkembang.

“Tentang modal, ada kami siapkan dana bergulir, bantuan permodalan ini cukup aktif, dana berputar Rp 900 juta perbulan. Lebih lanjut bisa ke BPKAD, bunga hanya 6 persen, manfaatkan itu,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga membantu mendorong UKM mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Sehingga bisa bersaing lebih baik di pasar. ”Berbagai upaya kita lakukan. Kita bantu komposisi mendapat sertifikat halal dari MUI. Ada 70 UKM yang bantu sertifikasi halal, selama kami mimpin,” kata Amsakar.

Terkait UKM yang akan mendapat label halal ini, Amsakar meminta Dinas KUM Batam, untuk menambah menjadi 100. ”Tambah saja Pak Nababan, naikkan saja jadi 100,” pesan Amsakar.

Era digital ini, ia mengajak agar pelaku UKM dapat memanfaatkan media sosial dengan kata lain memasarkan produk secara online. “Memasarkan produk cukup di medsos. Yang diperlukan ketepatan, kecepatan dan komitmen. Era sekarang, kita semestinya masuk ke ranah itu,” kata dia.

Untuk mendukung UKM, Amsakar mengungkapkan pembangunan gedung BLUD untuk usaha kecil dan mikro di Batam. Pembangunan dilakukan di Bengkong untuk meningkatkan pemasaran produk UKM kepada wisatawan.

”BLUD di Bengkong sedang kami bangun. Tanah dikasih Pak Abi, bisa manfaatkan situ,” pungkasnya. (iza)

Update