batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menolak rencana impor sampah plastik untuk didaurulang di Batam atau Kepri. “Bukan tidak merekomendasi, bilang kami tak menerima,” ucap Luhut dalam video yang beredar yang didapatkan Batam Pos.
Bahkan, ia mengaku telah menanyakan hal ini kepada Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. “Rupanya dia ada kasih izin pengolahan plastik itu, jadi sekarang batalin saja,” paparnya.
Ia menilai, ada investasi yang diterima dan ada investasi yang harus ditolak dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan lingkungan hidup. “Pokoknya negeri ini jangan dijorokin,” imbuhnya.
Secara khusus, ia meminta hal ini dapat diaplikasikan di Batam.
“Saya minta kepada kalian orang batam, jangan pulau kalian karena itu jadi jorok, banyak penghasilan lain yang bisa kita dapat, tanpa harus merusak lingkungan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Kemen LHK) terkait rencana masuknya investor asal Jepang dan Cina terkait pengolahan sampah plastik di Kota Batam.
“Ada kekhawatiran dari Pemko soal dampak lingkungan yang akan ditimbulkan nanti,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam Herman Rozi, Jumat (12/10) lalu.
Impor sampah plastik dan diolah di Batam perlu ditinjau kembali. Tidak saja keterbatasan lahan untuk menampung limbah, pihaknya mrngaku keterbatasan alat pengolah limbah B3 yang saat ini dikelola pihak swasta juga menjadi kendala.
“Mungkin kita memang butuh lapangan kerja, tapi kami berharap pihak terkait bisa mempertimbangkan segala aspek termasuk lingkungan,” kata dia.
Menurutnya investasi memang dibutuhkan tapi harus memperhatikan dampak lingkungan. Dari sampah palstik yang diimpor tersebut hanya 70 persen yang bisa diolah dan 30 persennya kembali menjadi limbah atau sampah.
“Ini mau dibuang kemana. Lahan kita terbatas belum lagi sampah plastik ini sulit diurai,” jelasnya.
Mantan camat Lubukbaja ini menambahkan saat ini sampah yang dihasilkan Batam mencapai 100 ton perhari. Melihat kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) yang hanya 46 hektar dirasa belum mencukupi untuk menampung limba tersebut.
“Permasalahan sampah kita saja belum selesai. Ini ada pula rencana impor sampah plastik,” ucap Herman.
Ia mengungkapkan Pemko Batam sendiri tidak akan menghambat investasi yang masuk ke Batam, namun ia berharap ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Untuk itu, pihaknya berharap pendirian perusahaan tersebut di Batam bisa ditinjau kembali.
“Ya kami meminta agar dipertimbangkan kembali,” imbuhnya.
Ia berharap Kementerian LHK bisa mempertimbangkan hal ini dalam memberikan rekomendasikan terkait impor sampah plastik atau skrap ke Batam. “Ini salah satu upaya yang bisa kami lakukan saat ini. Jangan sampai Batam impor sampah,” tutupnya. (iza)