batampos.co.id – Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna (IPMKN) Kota Batam menggelar dialog interaktif dengan tema Ada Apa dengan Laut Natuna di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam, Minggu (25/11). Turut hadir sebagai pembicara Ketua LAM Kota Batam yang juga anggota Komisi 6 DPR RI Nyat Kadir, Anggota DPD RI dari Kepri Hardi Selamat Hood, Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Daerah Natuna Hardiansyah.
Dialog interaktif dibuka oleh Nyat Kadir. Ia menyebutkan, tema yang diangkat IPMKN sangat menarik. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, ia berulang kali menyampaikan permasalahan Natuna ke pemerintah pusat.
”Bahkan bukan hanya laut saja, kami juga sampaikan soal transportasi udara, permintaan kapal Pelni hingga penambahan daya listrik. Alhamdulillah, untuk listrik sudah terealisasi dan hampir semua daerah di Natuna sudah dialiri listrik,” tutur Nyat.
Nyat juga mengaku pernah menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa dengan industi perikanan saja Natuna bisa lebih maju dan berkembang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah adanya tempat lokasi penampungan, pengelolaan hingga pendistribusian hasil kekayaan laut Natuna.
”Kami bekerja dan kita harapkan Pemkab Natuna juga harus pro aktif menyampaikan ke pusat,” terang Nyat.
Sementara itu, Hardi Selamat Hood mengatakan, provinsi berbentuk kepulauan adalah provinsi yang memiliki kelemahan dari sisi pendapatan daerah. Oleh sebab itu, pihaknya bersama tujuh provinsi kepulauan lainnya di Indonesia tengah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan.
Menurut Hardi, RUU Provinsi Kepulauan merupakan bentuk perlakuan khusus pemerintah pusat untuk provinsi kepulauan. Dalam RUU tersebut, salah satu yang diusulkan yaitu formulasi perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ikut memperhitungkan luas lautan sebagai ruang publik yang menghubungkan pulau-pulau di provinsi kepulauan.
”RUU ini sudah harus disiapkan. Inilah saya berharap dukungan dari masyarakat, mahasiswa agar mendukung dan mendesak RUU kelautan ini,” tambah Hardi.
Direktur Utama Batam Pos, Candra Ibrahim ikut mendorong agar mahasiswa Natuna harus berani bersuara. Karena yang lebih tahu dengan kondisi daerah mereka adalah mahasiswa itu sendiri. Berbeda ketika pejabat atau wakil rakyat berkunjung ke Natuna, rata-rata akan disambut dalam kondisi karpet merah.
”Saya lahir di Natuna 46 tahun yang lalu, sampai saat ini saya merasa Natuna masih begitu-begitu saja. Pembangunan hanya terpusat di pulau besar, sementara pulau yang kecil nyaris tanpa ada pengembangan,” kata Candra.
Ia mengingatkan, hal terpenting bagaimana mengkreasikan potensi-potensi tersebut menjadi sebuah pendapatan yang bernilai tambah. Candra juga melihat, Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah juga harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
”Ketika pendidikan suatu daerah rendah, penguasanya akan senang karena mudah diatur,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, mahasiswa dituntut agar memiliki SDM yang tinggi, kompak, berani bersuara dan berjuang menuntut hak mereka.
”Kenapa Natuna tidak impor saja pejabat dari luar. Seperti yang dilakukan BP Batam dan itu terbukti berhasil membangun Batam,” imbuhnya. (rng)