Bupati Lingga Alias Wello saat melakukan dialog dengan guru, Senin (26/11).
F. WIJAYA SATRIA/BATAM POS
batampos.co.id – Memeringati Hari Guru Nasional di Kabupaten Lingga, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar dialog interaktif bersama Bupati Lingga Alias Wello yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Lingga Riono. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Wisma Ria, Dabo Singkep, Senin (26/11) pagi setelah upacara bersama di Lapangan Merdeka Dabo Singkep.
Dalam dialog tersebut sejumlah masalah yang selama ini dihadapi guru dikemukakan dalam beberapa sesi tanya jawab. Permasalah yang paling krusial antaranya, tunjangan daerah bagi guru yang mengabdi di pulau dengan guru yang berada di perkotaan bernilai sama. Padahal guru yang mengajar di pulau mengaku lebih banyak mengeluarkan biaya.
“Kebijakan ini saya kira kurang cocok, kasihan bagi guru yang di pulau,” kata M Iqbal, salah seorang guru yang menjadi peserta dalam kegiatan dialog interaktif tersebut.
Bupati Lingga Alias Wello mengatakan pihaknya akan membahas persoalan tersebut dengan instansi terkait guna dicarikan solusi. Dirinya berharap permasalahan tunja-ngan ini disesuaikan dengan jarak yang ditempuh.
Selanjunya, bupati yang akrab disapa Awe ini juga memastikan kalau keberpihakan APBD untuk dunia pendidikan sudah sesuai dengan tupoksinya yakni memberikan 20 persen.
Apalagi APBD Kabupaten Lingga terus bertumbuh dan mengalami peningkatan.
Peningkatan ini juga berdampak pada pengalokasian dana APBD untuk dunia pendidikan.
“Secara pasti pengalokasian dana apalagi untuk urusan dana yang bersifat mandatory seperti dana pendidikan mestinya meningkat, walaupun masih ada kekurangan di sana sini,” katanya.
Kesempatan itu, Awe memberikan contoh di beberapa daerah yang memberlakukan jam sekolah lebih padat dan memilih libur dua hari yakni hari Sabtu dan Minggu agar lebih banyak waktu guru mencari peluang lain dari luar profesinya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Junaidi Adjam yang juga hadir dalam kesempatan itu menyatakan kalau saat ini Pemkab Lingga telah mengalokasikan dana APBD sesuai dengan amanat undang-undang yakni 20 persen untuk urusan pendidikan.
“Karena bahasa urusan pendidikan tersebut, sehingga 20 persen anggaran dari APBD itu tersebar dibeberapa OPD sehingga sampai saat ini Dinas Pendidikan belum murni mengelola 20 persen dana pendidikan,” ujar Junaidi.
Belum lagi untuk dana fisik dan nonfisik, Dinas Pendidikan hampir tidak mendapat anggaran untuk kedua kegiatan itu pada tahun depan.
Sehingga Junaidi langsung melaporkan kondisi itu ke bupati dan akhirnya Dinas Pendidikan mendapat alokasi dana sekitar Rp 7 miliar lebih dari belasan miliar yang diajukan. (wsa)