batampos.co.id – Sejumlah fraksi DPRD Natuna meminta pemerintah daerah terus berupaya dengan membuat terobosan baru untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2019 pada rapat paripurna pandangan akhir fraksi, Senin (26/11) malam.
Pasalnya, penerimaan PAD Natuna hanya kisaran Rp 50 miliar. Kondisi ini menyebabkan keuangan Natuna tidak stabil atau defisit.
Sekretaris Fraksi Golkar, Eri Marka menilai pendapatan perlu ditingkatkan agar penerimaan daerah bertambah dan tidak hanya mengandalkan dana perimbangan. Apalagi saat ini dana bagi hasil migas untuk Natuna terus merosot.
”Pemerintah daerah dapat menggenjot pendapatan dari potensi pariwisata. Saat ini penerimaan retribusinya maupun pajak sangat rendah. Tidak sebanding belanja kegiatan pariwisata,” kata Eri Marka.
Pihaknya juga meminta pemerintah daerah meleng-kapi sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Natuna. Tujuannya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Natuna. Baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Saran dan masukan DPRD kepada Pemerintah Daerah juga menyangkut pembangunan di daerah yang masih berjalan. Di antaranya pembangunan pasar modern dan gedung DPRD yang belum selesai.
Bahkan, Fraksi Demokrat meminta pemkab menghentikan sementara proyek yang tersandung masalah, seperti proyek pembangunan museum bahari.
Tidak hanya itu, Ketua Fraksi Gernas (Gerindra Nasdem) Jarmin Sidik meminta, agar pemkab meninjau setiap kegiatan atau pembangunan di kecamatan, supaya menerima porsi proporsional dengan skala kebutuhan masyarakat. Tujuannya dapat merealisasi visi dan misi bupati dan wakil bupati.
”Kami juga meminta agar pengelolaan keuangan lebih transparansi dan akuntabel, karena masih banyak OPD yang terkesan menutupi. Kalau tidak salah kenapa harus takut,” ujar Jarmin.
RAPBD Natuna 2019 Rp 1,135 Triliun
Sementara itu, DPRD Natuna menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Natuna tahun 2019 mendatang sebesar Rp 1,135 triliun.
Persetujuan RAPBD tersebut dituang dalam pandangan akhir fraksi, Senin (26/11) malam. Paripurna DPRD yang dihadiri bupati dan wakil bupati tersebut disetujui enam fraksi.
Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan, DPRD sudah membahas RAPBD secara bersama dan waktu yang ditentukan sebesar Rp 1,135 triliun, angka tersebut tidak ada perubahan dari angka yang disampaikan dalam nota keuangan sebelumnya.
Dalam laporan akhir fraksi, APBD Natuna tahun 2019 bersumber dari sektor pendapatan dan penerimaan daerah lainnya. Di antaranya PAD sebesar Rp 56,575 miliar. Ditambah dana perimbangan sebesar Rp 910,268 miliar, terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU dan DAK.
Pendapatan daerah juga bersumber dari pendapatan yang sah Rp 168, 674 miliar, di antaranya pendapatan dana BOS, dana hasil pajak Provinsi Kepri, dana desa dan dana insentif daerah.
Dimana belanja tidak lang-sung sebesar Rp 491 miliar, belanja langsung sebesar Rp 778 miliar.
Dikatakannya, APBD Natuna 2019 mendatang diharapkan dapat mengakomodir kegiatan pemerintah yang bersifat skala prioritas dan kegiatan pembangunan yang dapat bermanfaatkan untuk masya-rakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
”RAPBD tahun 2019 ini akan diserahkan kepada gubernur untuk dievaluasi,” katanya.
Dalam pandangan akhir fraksi tersebut pemaparan APBD hanya secara global. (arn)