batampos.co.id – Rencana investasi di sektor pengolahan limbah plastik di Batam terus menjadi sorotan. Selain masalah perizinannya, publik juga menyoal bahan baku berupa limbah plastik yang rencananya akan diimpor dari luar negeri.
“Dunia saja ingin mengurangi penggunaan plastik karena tidak bisa didaur ulang alam secara sempurna. Ini Batam malah mau impor limbah plastik,” kata anggota Komisi III DPRD Batam Jefri Simanjuntak, Rabu (28/11).
Jefri mengatakan, saat ini sejumlah daerah di Indonesia juga tegas menolak impor limbah plastik dari negara-negara maju. DKI Jakarta, misalnya. Sudah sejak lama pemerintah di ibukota Indonesia itu menghentikan kebijakan impor limbah plastik.
“Mengapa Batam harus menerimanya,” kata Jefri.
Politikus PKB ini juga menegaskan, sikap DPRD Kota Batam senada dengan Pemko Batam yang menentang rencana pembangunan pabrik limbah plastik di Kabil, Batam. Apalagi jika bahan bakunya akan diimpor.
“Kalau Pemko Batam sudah mengambil langkah tegas soal itu, maka DPRD harus mendukungnya. Karena butuh keberanian untuk membuat Batam lebih baik lagi,” jelasnya.
Menurut Jefri, kegiatan industri pengolahan limbah plastik itu pasti akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sebab, kata dia, hingga saat ini belum ada teknologi baik yang memungkinkan untuk mengolah limbah plastik tanpa menimbulkan polusi.
“Limbah plastik belum memenuhi standar reuse, reduce, dan recycle (3R). Dan itu yang menjadi acuan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),” ungkapnya.
Batam memang membutuh-kan investasi untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. “Dan yang jadi pertanyaannya apakah semua investasi bisa dikembangkan di Batam. Investasi yang baik harus patuhi norma-norma integritas terhadap lingkungan yang bersih,” ucapnya.
Investasi yang baik harus punya nilai tambah tinggi bagi Batam dan juga peduli kepada lingkungan.
“Kalau lebih banyak mudharatnya, jangan. Carilah investasi yang tak berisiko tinggi bagi Batam,” paparnya.
Pemko Batam memang sangat mengkhawatirkan rencana masuknya investor asal Jepang dan Tiongkok yang ingin membangun pabrik pengolahan limbah plastik di Batam. Tepatnya di Kawasan Industri Wiraraja di Kabil, Batam.
“Ada kekhawatiran dari Pemko soal dampak lingkungan yang akan ditimbulkan nanti,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam Herman Rozi, Jumat (12/10) lalu.
Batam memiliki keterbatasan lahan untuk menampung limbah plastik. Begitu juga dengan alat untuk mengolahnya. Apalagi limbah plastik tak bisa diurai oleh tanah.
Investasi yang baik harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Limbah plastik sepenuhnya tak dapat diolah. Sebanyak 70 persen bisa didaur ulang dan sisanya tetap menjadi limbah.
Herman mengungkapkan Pemko Batam sendiri tidak akan menghambat investasi yang masuk ke Batam, namun ia berharap ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Untuk itu, pihaknya berharap pendirian perusahaan tersebut di Batam bisa ditinjau kembali.
“Ya, kami meminta agar dipertimbangkan kembali,” imbuhnya.
Berdasarkan data terakhir dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepri pada November 2017 yang dimuat di website//www.alamatelpon.com, ada sekitar 41 perusahaan yang bergerak di sektor pengolahan plastik di Kepri. Namun rata-rata menggunakan bahan baku limbah plastik dari domestik. (leo)