batampos.co.id – Pelaku usaha dalam negeri mendapat angin segar. Pemerintah akhirnya merevisi rencana kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI), khususnya yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pembatalan beberapa poin dalam relaksasi DNI tersebut awalnya disampaikan Presiden Joko Widodo setelah menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Hotel Allila, Solo, Rabu (28/11). Presiden menyatakan mendengar banyak masukan dari Kadin dan Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).
”Dari komunikasi itu, saya putuskan untuk mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI,” ujarnya.
Jokowi mengakui, di antara tiga kebijakan yang dikeluarkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, persoalan relaksasi DNI paling banyak dikeluhkan. Termasuk oleh Kadin.
”Tax holiday sudah tidak ada masalah. Kemudian, yang devisa hasil ekspor juga enggak ada masalah. Yang ada masalah relaksasi DNI,” imbuhnya.
Mantan wali kota Solo tersebut menjelaskan, peraturan presiden yang akan menjadi dasar hukum ketentuan DNI belum sampai ke mejanya. Karena itu, masih terbuka kemungkinan untuk mengubah kebijakan tersebut.
Jokowi meminta semua pihak tidak meragukan komitmennya untuk memperkuat UMKM. Apalagi keluarganya merupakan pegiat UMKM. Termasuk Gibran Rakabuming Putra yang berbisnis martabak dan Kaesang Pangarep yang bisnis pisang.
Mayoritas pengusaha Indonesia juga pelaku UMKM. Kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia sangat signifikan. Saat ini ada 62 juta unit UMKM yang mempekerjakan 116 juta orang. Bahkan, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 60 persen.
”Jadi, sekali lagi, jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM,” tegasnya.
Apalagi sejumlah kebijakan sudah diambil. Di antaranya, penurunan bunga KUR dari 23 persen ke 7 persen. Juga, PPh final yang awalnya 1 persen menjadi 0,5 persen sejak Juni lalu.
Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi keputusan presiden. Menurut dia, kebijakan tersebut tepat karena menyangkut kelangsungan dunia usaha dalam negeri.
”Ini bawa angin segar ke usaha dan masyarakat secara keseluruhan,” tuturnya.
Dia mengakui, kebijakan pemerintah merelaksasi DNI memberikan tekanan bagi pengusaha di dalam negeri. Khususnya pelaku UMKM. (rin/far/c6/fal/jpg)