F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Hingga kini pembongkaran pasar induk belum dilakukan. Wali Kota Batam Muhammad Rudi bahkan mengaku hal ini belum bisa dilakukan karena masih ada pedagang.
“Belum lagi, belum ditertibkan,” kata Rudi, kemarin.
Ditanya lebih lanjut soal anggaran pembangunan, Rudi enggan berkomentar. “Nanti ya,” imbuh dia, berlalu.
Dana yang sudah pasti dianggarkan di 2019 yakni dana untuk Detail Engineering Design (DED) yang bersumber dari APBD Kota Batam senilai Rp 2 miliar, hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diserindag) Kota Batam.
Terkait usaha Pemko Batam untuk menjaring dana pembangunan , Kepala Bidang Pasar Disperindag Batam Zulkarnain mengatakan, Disperindag Batam atas arahan Wali Kota Batam intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Yakni Kementrian Perdagangan (Kemendag) serta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
“Kami kawal terus,” ucap dia.
Dalam kunjungannya menyambangi ke KemenPUPR, pihaknya diterima langsung perwakilan Direktorat Cipta Karya KemenPUPR. Namun sayang soal besara belum bisa dipastikan dan masih akan dibahas terlebih dahulu.
“Soal dukungan tetap, ini kan masuk program Nawacita, besarannya belum diketahui,” imbuh dia.
Lagipula pasar induk di Batam adalah kebutuhan yang vital. Zulkarnain mengklaim KemenPUPR memahami kebutuhan ini. Dukungan serupa juga hadi dari Kemendag RI terkait sharing anggaran pembangunan pasar ini.
“Tugas pokok soal perdagangan ditingkat kementrian yakni Kemendag, makanya kami ajukan juga, mereka mau bantu juga, cuma ini berapanya masih dalam pembahasan mereka,” ucap dia.
Tidak hanya belum pasti sal kepastian besaran anggaran, kapan akan dianggarakanpun, Zulkarnain mengaku pihaknya menunggu keputusan dua kementerian ini.
“Yang jelas sekarang apa yang mereka minta lengkapi kami lengkapi, akan kami penuhi. Pasar induk ini penting untuk diperjuangkan,” paparnya.
Sementara itu, tim terpadu memastikan penertiban pedagang di pasar induk jodoh tetap dilakukan tahun ini. “Jika waktunya sudah sampai, tetap kami gusur. Sampai akhir tahun ini,” kata Ketua Tim Terpadu Kota Batam, Yusfa Hendri, belum lama ini
Ia mengatakan, pasca penertiban beberapa waktu lalu gagal dilaksanakan, pihaknya beberapa kali melakukan negosiasi dengan para pedagang. Namun sayang, belum ada kata sepakat antara pemerintah dan pedagang.
“Mereka ingin tetap bertahan dengan kondisi itu, kami tak bisa biarkan juga, kasian mereka. Pasar itu mesti dibongkar,” imbuhnya.
Menurutnya, penertiban merupakan keharusan, karena tidak mungkin pembongkaran dan pembangunan baru pasar itu jika didalamnya ada pedagang.
Untuk pedagang, lanjut Yusfa, pemerintah bukan tidak mempersiapkan solusi. Salah satunya yakni dengan menggandeng pihak ketiga dengan menyiapkan tempat relokasi sementara, bahkan tiga bulan pertama gratis.
“Tempat relokasi itu sebenarnya pilihan, kalau merasa ada tempat lain yang mereka cari sendiri lebih bagus, kami persilahkan,” ucapnya.
Ia menilai seharusnya bersyukur karena sudah ada bantuan dari pemerintah pusat terkait pembangunan kembali pasar yang sudah lama lapuk tersebut.
“APBD kota terbatas, dan sedang fokus bangun infrastruktur. Kini kita dibantu, ini yang kita harus jemput sama-sama,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam ini. (iza)