batampos.co.id – Hingga kini pembongkaran Pasar Induk, Jodoh belum dilakukan. Wali Kota Batam Muhammad Rudi bahkan mengaku hal ini belum bisa dilakukan karena masih ada pedagang yang belum mau pindah.
”Belum lagi, belum ditertibkan,” kata Rudi, kemarin.
Ditanya lebih lanjut soal anggaran pembangunan, Rudi enggan berkomentar. ”Nanti ya,” ucapnya singkat kemudian berlalu.
Dana yang sudah pasti dianggarkan di 2019 yakni dana untuk Detail Engineering Design (DED) yang bersumber dari APBD Kota Batam senilai Rp 2 miliar, hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindus-trian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam.
Terkait usaha Pemko Batam untuk menjaring dana pembangunan , Kepala Bidang Pasar Disperindag Batam Zulkarnain mengatakan, Disperindag Batam atas arahan Wali Kota Batam intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-yat (KemenPUPR).
”Kami kawal terus,” ucapnya.
Dalam kunjungannya menyambangi KemenPUPR, pihaknya diterima langsung perwakilan Direktorat Cipta Karya KemenPUPR. Namun sayang, soal besaran belum bisa dipastikan dan masih akan dibahas terlebih dahulu.
”Soal dukungan tetap, ini kan masuk program nawa cita, besarannya belum diketahui,” imbuhnya.
Lagi pula Pasar Induk, Jodoh di Batam adalah kebutuhan yang vital. Zulkarnain mengklaim KemenPUPR memahami kebutuhan ini. Dukungan serupa juga hadir dari Kemendag terkait sharing anggaran pembangunan pasar ini.
”Tugas pokok soal perdagangan di tingkat kementerian yakni Kemendag, makanya kami ajukan juga, mereka mau bantu juga, cuma ini berapanya masih dalam pembahasan mereka,” terangnya.
”Yang jelas sekarang apa yang mereka minta lengkapi kami lengkapi, akan kami penuhi. Pasar induk ini penting untuk diperjuangkan,” paparnya.
Sementara itu, Tim Terpadu memastikan penertiban pedagang di Pasar Induk, Jodoh tetap dilakukan tahun ini.
”Jika waktunya sudah sampai, tetap kami gusur. Sampai akhir tahun ini,” kata Ketua Tim Terpadu Kota Batam, Yusfa Hendri, belum lama ini.
Ia mengatakan, pasca penertiban beberapa waktu lalu gagal dilaksanakan, pihaknya beberapa kali melakukan negosiasi dengan para pedagang. Namun sayang, belum ada kata sepakat antara pemerintah dan pedagang.
”Mereka ingin tetap bertahan dengan kondisi itu, kami tak bisa biarkan juga, kasihan mereka. Pasar itu mesti dibongkar,” imbuhnya.
Menurutnya, penertiban merupakan keharusan, karena tidak mungkin pembongkaran dan pembangunan baru pasar itu jika di dalamnya ada pedagang.
Untuk pedagang, lanjut Yusfa, pemerintah bukan tidak mempersiapkan solusi. Salah satunya yakni dengan menggandeng pihak ketiga dengan menyiapkan tempat relokasi sementara, bahkan tiga bulan pertama gratis.
”Tempat relokasi itu sebenarnya pilihan, kalau merasa ada tempat lain yang mereka cari sendiri lebih bagus, kami persilahkan,” ucapnya.
Ia menilai seharusnya bersyukur karena sudah ada bantuan dari pemerintah pusat terkait pembangunan kembali pasar yang sudah lama lapuk tersebut.
”APBD kota terbatas, dan sedang fokus bangun infrastruktur. Kini kita dibantu, ini yang kita harus jemput sama-sama,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam ini.(iza)