batampos.co.id – Defisit anggaran Pemprov Kepri 2018 mulai berimbas pada pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPRD dan PNS di lingkungan Pemprov Kepri. Sejak tiga bulan terakhir gaji PNS dan anggota dewan tersendat. Bahkan hingga Kamis (6/12) kemarin mereka belum menerima tunjangan untuk bulan November.

Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua mengatakan, tersendatnya gaji PNS dan anggota DPRD Kepri mulai terjadi pada September lalu. Meski begitu, PNS dan anggota DPRD Kepri masih menerima gaji dan tunjangan penuh untuk September dan Oktober 2018.

“Tapi pada November ini kami hanya menerima gaji pokok saja. Kondisi ini juga dialami PNS di lingkungan Pemprov Kepri,” ujar Rudy Chua di Tanjungpinang, Kamis (12/6).

Meski belum menerima tunjangan gaji, Rudy meminta para PNS dan rekan-rekannya di DPRD Kepri tidak perlu resah. Sebab menurut dia, Pemprov Kepri bersama DPRD Kepri tengah berupaya agar tunjangan gaji November segera dibayar.

“Saya kira para pegawai tidak perlu resah dan tetaplah melanjutkan pelayanan seperti biasa,” tegas Rudy.
Politikus Partai Hanura ini menjabarkan, kondisi ini terjadi karena melesetnya asumsi dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah pusat menunda transfer daerah ke Pem­prov Kepri. Sehingga ba­nyak rencana belanja daerah yang terganggu. Salah satunya pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan anggota DPRD.

Menurut Rudy, kondisi ini menunjukkan betapa keuangan daerah di Pemprov Kepri masih sangat tergantung dari anggaran pusat. Sehingga ketika transfer dari pusat tersendat, kegiatan di daerah juga terhambat.

“Hampir semua proses gajian terganggu, saya lihat teman-teman Pemprov sudah bolak-balik ke Kementerian Keuangan. Tetapi penyelesaian masalah perlu di level yang lebih tinggi terutama pengambil kepentingan,” jelas Rudy.

Atas dasar itu, Rudy menyarankan Gubernur Kepri Nurdin Basirun langsung turun tangan dengan melakukan lobi-lobi ke Menteri Keuangan. Karena ia khawatir, persoalan ini akan menimbulkan keresahan di lingkungan PNS Pemprov Kepri.

Di satu sisi, Rudy meminta Pemprov Kepri terbuka dengan kondisi keuangan daerah. Ia juga berharap Gubernur Kepri menjelaskan secara transparan tentang bagaimana kondisi keuangan daerah saat ini.

“Sebaiknya ada penjelasan secara detail oleh Pemprov Kepri. Sehingga tidak membuat ASN merasa khawatir dengan terlambatnya pembayaran tunjangan,” kata Rudy.

Sumber Batam Pos dari internal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri menyebutkan, kondisi keuangan Pemprov Kepri saat ini memang tengah dalam situasi yang sulit. Bahkan untuk membayar tunjangan gaji PNS dan anggota DPRD Kepri saja tidak cukup.

“Khusus untuk tunjangan memang belum bisa dibayarkan. Karena masih menunggu dana transfer daerah dari pemerintah pusat,” ujar sumber tersebut, Kamis (6/12).

Ditanya soal berapa total kebutuhan anggaran untuk membayar tunjangan gaji PNS dan anggota DPRD Kepri dalam sebulan, sumber tersebut enggan membeberkan. Ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Kepala BPKAD Kepri Andri Rizal.

“Memang situasi ini jika tidak segera disikapi berpotensi menimbulkan keresahan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Kepri,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri Naharuddin mengatakan, anggaran di Pemprov Kepri sampai saat ini masih defisit lebih kurang Rp 356 miliar. Menurut Nahar, secara pasti kekurangan tersebut tergantung realisasi pendapatan sampai akhir Desember.

“Berapa jumlah pastinya, tergantung antara cashflow dengan kebutuhan. Apabila pendapatan tidak mencapai target, maka terjadilah kurang bayar,” ujar Naharuddin. (jpg)

Advertisement
loading...